Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN AS Joe Biden, pada Jumat (2/4), mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh Donald Trump pada jaksa tertinggi di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Tahun lalu, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecam pengadilan di Den Haag tersebut dan menjatuhkan sanksi finansial dan larangan visa AS pada Kepala Jaksa Fatou Bensouda.
Pompeo mengambil langkah tersebut setelah Bensouda meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan.
Pengadilan di Den Haag itu pun semakin mengganggu Amerika Serikat dengan membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina oleh Israel, sekutu AS yang menolak otoritas pengadilan tersebut.
"Kami yakin, bagaimanapun, kekhawatiran kami tentang kasus-kasus ini akan lebih baik ditangani melalui keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan dalam proses ICC daripada melalui pengenaan sanksi," kata Antony Blinken, pengganti Pompeo, dalam sebuah pernyataan.
Biden mencabut perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump tentang sanksi tersebut, juga mencabut sanksi terhadap pejabat senior ICC Phakiso Mochochoko dan larangan visa pada staf pengadilan lainnya.
Baca juga: AS Kecam Keputusan ICC Soal Yurisdiksi di Palestina
Bensouda meninggalkan pekerjaannya pada Juni dan akan digantikan oleh pengacara hak asasi manusia asal Inggris Karim Khan, yang kini dapat memulai pekerjaannya tanpa dibayangi oleh penjatuhan sanksi.
Blinken mengatakan dia didorong oleh reformasi yang dilakukan oleh pengadilan. Dia mencatat Amerika Serikat telah mendukung prakarsa peradilan internasional khusus untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di Balkan, Kamboja, dan Rwanda.
"Dukungan kami untuk supremasi hukum, akses ke keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan massal adalah kepentingan keamanan nasional AS yang penting yang dilindungi dan dimajukan dengan terlibat dengan seluruh dunia untuk menghadapi tantangan hari ini dan besok," tutur Blinken.
Human Rights Watch memuji langkah Biden tersebut karena mengakhiri penggunaan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar menyesatkan serta membalik lembaran tentang serangan Trump terhadap supremasi hukum global.(AFP/OL-5)
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved