ASEAN Perlu Bergerak Tuntaskan Krisis di Myanmar  

KUDETA militer  d Myanmar yang terjadi pada awal Februari lalu kini semakin memburuk. Tercatat, setidaknya ada 500 korban jiwa dari warga sipil. Resistensi dari kedua pihak, baik junta dan warga pun masih terus berlanjut. Bahkan, terjadi pemogokan warga. Para pegawai negeri sipil juga ikut turun ke jalan.

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Lidia C. Sinaga mengungkapkan, dampak krisis yang kini tengah terjadi di Myanmar bukan saja hanya berimbas secara domestik, melainkan juga berdampak ke tahap regional ASEAN, yaitu stabilitas kawasan dan reputasi ASEAN.

Lidia menegaskan, ASEAN tidak bisa menunggu lama dalam pencarian upaya perdamaian di negara tersebut. Menurutnya, perlu ada konsensus antara ke-10 negara anggota ASEAN terhadap krisis Myanmar. Semua negara anggota perlu menegaskan keharusan penghentian kekerasan, dengan menjunjung prinsip demokrasi dan HAM.

Di luar anggota ASEAN, juga harus membangun dialog dengan negara mitra. Terutama Tiongkok, ataupun AS. 

“Upaya diplomatik harus terus dilakukan," katanya dalam program siaran langsung Journalist On Duty Media Indonesia lewat platform Instagram, Selasa (30/3)

Ia juga menyarankan opsi diplomasi yang pernah ditempuh semasa SBY. Mengirim mantan jenderal untuk membuka ruang dialog dengan pimpinan junta.

“Kita pernah melakukan itu di era SBY dan sudah cukup efektif. Cara itu bisa dilakukan kembali untuk mendekati pemimpin militer di Myanmar untuk mau duduk bersama, berdialog. Setidaknya mendengarkan.”

Baca juga : Indonesia Kutuk Keras Penggunaan Kekerasan di Myanmar

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan WNI yang berada di Myanmar tercatat ada 380-an, termasuk anggota KBRI. Sebelumnya, ada sekitar 400-an. Beberapa, sudah pulang ke Indonesia.

Faiz pun mengimbau agar para WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak, lebih baik untuk pulang secara mandiri, mengingat jalur transportasi masih tersedia dan memungkinkan. Namun, pihak KBRI juga sudah menyediakan rumah aman bagi para WNI yang memang belum bisa meninggalkan Myanmar.

Dalam upaya fasilitasi damai dan rekonsiliasi di Myanmar, Faiz juga mengatakan Menlu Retno Marsudi melakukan shuttle diplomasi ke beberapa ibukota negara sahabat dan anggota ASEAN. Termasuk ketika saat itu ia bertandang ke Bangkok, dan bertemu dengan perwakilan junta. 

Pada saat itu, yang disampaikan Menlu adalah keprihatinan terhadap situasi di Myanmar. Yang diinterpretasikan oleh pihak oposisi dan banyak pihak sebagai legitimasi pengakuan pengambil alihan kekuasaan.

“Dalam pertemuan tersebut perwakilan junta militer menjelaskan latar belakang mengenai tindakan yang diambil militer. Tapi itu kan dari pihak militer, dari Indonesia, saat itu menggaris bawahi keprihatinan terhadap negara tersebut. Bahkan ibu Menlu menyapa dengan namanya. Itu menunjukkan posisi Indonesia tidak dalam kesiapan peralihan pemerintahan secara inkonstitusional. Dalam proses komunikasi jelas posisi Indonesia. Harapannya supaya ada proses kembali ke demokrasi dan rekonsiliasi,” kata Faiz dalam kesempatan yang sama dengan Lidia.

Saat ini, Menlu Retno tengah berada dalam pertemuan bilateral Indonesia dan Jepang. Dalam kesempatan tersebut, kedua Menlu, (Retno dan Motegi) membahas perkembangan Myanmar.

“Upaya terdekat adalah menggelar high level meeting ya, KTT ASEAN. Dalam kondisi sekarang, semakin banyak berbicara dengan berbagai pihak mengenai usulan solutif yang di-table-kan. Untuk dijadikan rumusan yang betul-betul, dengan masukan dari pihak terkait. Banyak negara besar punya kepentingan terkait upaya perdamaian, dengan agenda spesifik, seperti Tiongkok, India, dan Jepang. Sangat penting bagi ibu Menlu untuk membangun komunikasi dengan negara sahabat, dengan tokoh yang menurut kami bisa menjadi medium untuk menyampaikan saran dan pendapat. Puncaknya tentu KTT ASEAN,” kata Faiz. (OL-7)