Bar dan Restoran Tokyo Didesak Tutup Lebih Cepat

Para pemilik bar dan restoran didesak untuk mempersingkat jam kerja dan penduduk diminta untuk sebisa mungkin tinggal di dalam rumah di tengah lonjakan kasus virus korona, kata gubernur Tokyo pada Rabu (25/11).

Pembatasan tersebut adalah upaya terbaru Jepang untuk mengendalikan lonjakan infeksi tertinggi, dengan hitungan harian pada beberapa hari terakhir melebihi 500 kasus di Tokyo, kota tempat jumlah kasus serius Covid-19 mencapai 51 pada Selasa (24/11). Angka itu merupakan yang terbesar sejak status darurat dicabut pada Mei.

"Kami menyadari ini akan menjadi beban besar bagi pemilik bisnis, tetapi kami meminta pengertian dan kerja sama mereka," kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike.

Ia menambahkan bahwa perusahaan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tunai pemerintah jika tutup pukul 22.00. Peraturan itu akan dijalankan mulai 28 November hingga 17 Desember 2020.

Koike, yang berbicara pada pertemuan panel untuk memberi nasihat tentang langkah-langkah memerangi virus, akan mengadakan konferensi pers pada Rabu malam.

Kota bagian barat Osaka, yang merupakan salah satu daerah yang bergulat dengan lonjakan serupa, tampil bersama Sapporo dalam kampanye promosi domestik "Go To Travel" pada Selasa.

Osaka juga meminta pengelola bar dan restoran untuk mempersingkat jam kerja mereka, kata Wali Kota Ichiro Matsui. "Kita harus menumpas (wabah) ini," katanya pada konferensi pers, Rabu.

"Saya memahami bahwa situasi menyulitkan pemilik untuk mempertahankan bisnis mereka, tetapi kita juga perlu mengurangi beban pada staf medis, yang jumlahnya terbatas."

Promosi yang menawarkan tarif dan diskon hotel adalah bagian dari upaya Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga untuk meningkatkan ekonomi regional, tetapi telah dikritik atas risiko yang dapat membawa virus dari kota-kota besar ke perdesaan.

Keputusan Suga untuk menghentikan sebagian program, bagaimanapun, telah membuatnya kehilangan dukungan dan dapat mengaburkan peluangnya untuk jangka panjang dalam menjabat sebagai perdana menteri. Para kritikus menyebut keputusannya itu sedikit dan terlalu terlambat. (Ant/OL-12)