Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu (2/9) menjatuhkan sanksi kepada jaksa International Criminal Court (ICC) yang dinilai sebagai serangan serius terhadap supremasi hukum internasional.
AS menerapkan sanksi ekonomi terhadap Fatou Bensouda dan pejabat senior ICC lainnya, Phakiso Mochochoko, setelah larangan pemberian visa. Pasalnya, kedua pejabat tinggi lembaga internasional yang berkedudukan di Den Haag itu gagal menghentikan penyelidikan kejahatan perang terhadap personel militer AS di Afghanistan.
"Hari ini kami mengambil langkah berikutnya karena ICC terus menargetkan Amerika," kata Pompeo.
Baca juga: Biden akan Berkunjung ke Kenosha
"Tindakan koersif ini yang diarahkan pada lembaga peradilan internasional dan pegawai sipilnya belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan serangan serius terhadap pengadilan, sistem peradilan pidana internasional Statuta Roma, dan supremasi hukum secara umum," ujar ICC dalam sebuah pernyataan.
Ada pun sanksi tersebut telah membekukan aset kedua pejabat. AS juga melarang setiap individu di negaranya melakukan bisnis dengan mereka. (CNA/OL-14)
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved