Filipina kembali Terapkan Lockdown

OTORITAS Filipina kembali memberlakukan lockdown atau penutupan wilayah yang lebih ketat di ibu kota negara itu, Manila, dan sekitarnya. Itu disebabkan kasus infeksi telah me lonjak lebih dari 100 ribu kasus per hari di negara tersebut.

Seperti dikutip dari situs South China Morning Post, Presiden Rodrigo Duterte telah menyetujui penempatan Metro Manila dan provinsi terdekat seperti Laguna, Cavite, Rizal, dan Bulacan di bawah karantina yang disebut karantina masyarakat modifi kasi yang ditingkatkan (MECQ).

Pembatasan akan diberlakukan hingga 18 Agustus. Beberapa bisnis dan angkutan umum akan ditutup di ibu kota, yang saat ini berada di bawah klasifi kasi MECQ.

Izin kerja dan karantina juga akan diberlakukan karena pihak berwenang berupaya membatasi perpindahan o rang. Langkah Duterte diambil setelah 80 kelompok lokal yang mewakili 80 ribu dokter dan 1 juta perawat menyerukan kontrol yang lebih ketat. Mereka mengatakan negara itu kalah dalam pertarungan melawan virus korona.

“Petugas kesehatan kami kelelahan dengan jumlah pasien yang tampaknya tak berujung yang berbondong-bondong ke rumah sakit kami,” kata kelompok medis dalam sebuah surat kepada Duterte yang mereka baca di konferensi pers.

“Saya sudah mendengarmu. Jangan kehilangan harapan. Kami sadar bahwa Anda lelah,” kata Duterte pada Minggu (2/8) malam.

Filipina mencatat 5.032 infeksi tambahan pada Minggu, peningkatan satu hari tertinggi di negara itu. Total kasus virus korona yang dikonfi rmasi menjadi 103.185 dengan korban tewas melonjak 20 orang menjadi total 2.059. Itu jumlah tertinggi kedua infeksi covid-19 dan kematian di Asia Tenggara setelah Indonesia. Duterte juga menyetujui rekrutmen
10 ribu profesional medis untuk memperkuat tenaga medis saat ini dan manfaat tambahan bagi pekerja pe rawatan kesehatan yang merawat pasien covid-19.

Sebelumnya, pada pertengahan Maret, Duterte memberlakukan lockdown di ibu kota Filipina dan provinsi lain untuk menghentikan penyebaran virus korona. Dia mulai melonggarkan pembatasan pada Juni dalam upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi domestik, yang sekarang menghadapi kontraksi terbesar lebih dari tiga dekade.

Unjuk rasa di Jerman

Di Jerman, pemerintah kemarin mengecam pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan puluhan ribu demonstran. Juru bicara Kanselir Angela Merkel, Ulrike Demmer, menyatakan demonstran yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sudah menyalahgunakan hak mereka. “Ini tidak bisa dibenarkan walaupun kebebasan berunjuk rasa juga penting,” ujar Demmer.

Pada Sabtu (1/8) lalu sekitar 20 ribu warga berkumpul di Gerbang Bradenburg. Mereka menolak aturan pembatasan wilayah dan menyebut pandemi sebagai bagian dari konspirasi. (X-11)