AS Desak India Longgarkan Pembatasan di Kashmir

AMERIKA Serikat (AS) mendesak India agar segera melonggarkan pembatasan yang diberlakukan di Kashmir. Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS untuk Asia Selatan, Alice Wells, menyatakan Presiden AS Donald Trump bersedia menjadi penengah guna meredakan ketegangan antara India dan Pakistan di wilayah itu.

“Kami berharap dapat melihat tindakan cepat pencabutan pembatasan dan pembebasan mereka yang telah ditahan,” ujar Wells, Kamis (28/9).

“Dunia akan mendapat manfaat dari berkurangnya ketegangan dan peningkatan dialog antara kedua negara dan mengingat faktor-faktor ini presiden bersedia mene-ngahi jika diminta kedua belah pihak,” tambahnya.

Agustus lalu, India mencabut status otonom Jammu dan Kashmir, yang merupakan satu-satunya negara bagian mayoritas muslim di India. India menahan berbagai pemimpin politik dan membatasi komunikasi masyarakat sipil.

Meskipun telah ada pelonggaran, layanan internet maupun seluler tetap dimatikan selama lebih dari sebulan di wilayah tersebut.

“Amerika Serikat prihatin dengan penahanan yang meluas, termasuk penahanan politikus dan pemimpin bisnis, serta pembatasan penduduk Jammu dan Kashmir,” ujar Wells.

“Kami menantikan dimulainya kembali pemerintah India untuk keterlibatan politik dengan para pemimpin lokal dan penjadwalan pemilihan yang dijanjikan pada kesempatan paling awal,” tutur Wells.

Wilayah Kashmir terbagi antara India dan Pakistan, yang menjadikannya pemicu perang di antara dua negara tersebut. India telah lama menolak peran asing di Kashmir.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa tindakannya atas Kashmir akan memacu pembangunan ekonomi di wilayah itu.

Ia juga membela pembatasan yang diberlakukannya sebagai sarana sementara untuk memastikan ketenteraman dan mencegah Pakistan dari campur tangan.

Minggu ini, Trump bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri India Na­rendra Modi dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, yang keduanya akan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat (27/9) hari ini.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Khan akan menggunakannya untuk membuat pernyataan yang membara tentang Modi, bahkan menyamakan ideologinya dengan Nazi Jerman.

Namun, Wells menggambarkan komentar Khan yang demikian tidak akan membantu meredakan krisis di wilayah Kashmir.

“Menurunkan retorika akan disambut baik, terutama di antara dua kekuatan ­nuklir,” pungkasnya. (AFP/Uca/I-1)