Anggaran Kemensos Terbesar, Efektif Ungkit Perekonomian

Anggaran Kementerian Sosial terus meningkat dalam masa pandemi Covid-19 sejalan dengan keputusan pemerintah mempanjang stimulan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Seiring dengan itu, Kemensos terus menjaga agar kinerja anggaran berkualitas, cepat dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Pagu Anggaran Kemensos pada TA 2020 awalnya sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial sebagai bagian jaring pengaman sosial dampak Covid-19, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran menjadi Rp104,4 triliun, sebelum akhirnya saat ini menjadi Rp124,76 triliun. Sejak pekan, ini, anggaran Kemensos kembali mendapat tambahan, sehingga menjadi Rp134,008 triliun.

Dengan anggaran jumbo, Kemensos tetap dapat mengelolanya dengan baik. Per tanggal 13 Agustus 2020, dengan anggaran Rp134,008 triliun, realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp75,583 triliun (56,40%).

“Kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada para menteri agar terus meningkatkan realisasi atau serapan anggaran. Dengan demikian diharapkan dapat membantu menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian, di samping tetap membantu masyarakat lebih khusus lagi memasuki kuartal III ini,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara (13/08).

Ia meminta kepada jajarannya untuk mendorong akselerasi dan menjaga realisasi anggaran tetap tinggi. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Mensos Juliari menginstruksikan seluruh jajaran Kemensos bekerja dalam suasana extra-ordinary dan memperhatikan protokol kesehatan.

“Terus bekerja keras, jaga dan dorong akselerasi realisasi anggaran. Namun dalam waktu bersamaan juga harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada para menteri, agar mempercepat realisasi anggaran untuk menopang belanja masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan menggerakkan perekonomian.

Presiden menyebutkan, realisasi anggaran terbesar adalah perlindungan sosial sebesar 39% dan pemberdayaan UMKM sebesar 25% dimana anggaran perlindungan sosial tersebut sebagian besar ada di Kemensos.

Pada Agustus minggu akhir ini, Mensos Juliari minta jajarannya untuk mencairkan Rp17 triliun lebih sebagai penguatan dan sekaligus memberikan kontribusi kepada pergerakan ekonomi.

Perekat Sosial
Ayah dua anak ini menyatakan, memasuki kuartal III, yang menjadi penentu recovery. “Percepatan penyaluran bansos ini, akan mengangkat ekonomi rakyat, karena bansos bisa menopang belanja konsumsi rumah tangga di masa krisis,” katanya.

Terutama pada bansos tunai, dimana dananya langsung diterima oleh keluarga, dan dibelanjakan ke warung-warung terdekat. Dengan BST Rp600 ribu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sementara bansos sembako juga mempunyai multiplier effect memberdayakan masyarakat. Sebab dalam pembuatan sembako bekerja sama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai dipasok atau mitra lokal. “Dalam kondisi pandemi, dimana semua sektor terpukul, kekuatan fiskal negara menjadi harapan terakhir sebagai pengungkit,” katanya.

Sebagai bukti kerja extra ordinary, Kemensos juga menggandeng komunitas dalam penyaluran bansos sembako, selain dengan pemerintah daerah. “Hal ini maksudkan agar menjaring elemen masyarakat yang belum terjangkau bansos,” ia menambahkan.

Beberapa komunitas yang telah disapa Mensos Juliari adalah pekerja film, sinetron dan seniman. Kemudian juga Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Angkatan Mudah Kristen Indonesia (GAMKI), perguruan tinggi, pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan, dan Forum Koordinasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Pemuda Pancasila, dan sebagainya.

Menurut Sekjen Kemensos Hartono Laras, hal ini membuktikan, distribusi bansos juga ungkapan adanya terikatan sesama anak bangsa menghadapi pandemi. Mensos Juliari bersama-sama para tokoh membangun semangat dan optimis kolektif. Jadi bansos menjadi Perekat Sosial Berskala Besar (PSBB),” katanya.

Dengan anggaran yang besar, Kemensos juga menunjukkan kinerja yang baik. Kunci kinerja yang baik adalah pada pengelolaan anggaran cepat dan tidak memberi celah dan menindak dengan tegas setiap penyelewengan.  

Pengelolaan anggaran Kemensos didampingi dan diawasi secara berlapis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan tentu melalui APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kemensos yaitu Itjen Kemensos dan sebagainya

“Dengan kesediaan diawasi ini, kami ingin ada pelibatan publik dan terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. Alhamdulillah, hasil kerja keras tersebut mendapat apresiasi. Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemensos untuk Laporan Keuangan (LK) Kemensos TA 2019.

Saat menyerahkan LHP LK Kemensos, Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan, Kemensos merupakan cerminan layanan publik dengan nilai anggarannya yang besar. Achsanul juga menyatakan, dengan opini WTP membuktikan Kemensos berkinerja baik.

Di lain pihak, kinerja kami dikonfirmasi oleh lembaga eksternal. Lembaga survei Alvara Research Center, Charta Politica dan juga lembaga survei lainnya juga senada menyatakan bahwa kinerja Kemensos memuaskan dan bansos semakin tepat sasaran, ada kepuasan, dan terus meningkat.

Memasuki Kwartal III tahun 2020, Pemerintah melanjutkan upaya-upaya mengurangi beban masyarakat dengan menyiapkan Bantuan Sosial Beras dan Bantuan Sosial Uang Tunai.

Bansos Beras diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat. Dan Bansos Uang Tunai diharapkan meningkatkan daya beli dan daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian, khususnya pada kwartal ketiga tahun 2020.

Bansos Beras akan disalurkan kepada 10 juta KPM PKH dengan beras seberat 15 kg/bulan/KPM selama tiga bulan. Sementara Bansos Uang Tunai untuk 9 juta peserta Program Sembako (BPNT) non-PKH, dengan uang tunai senilai Rp500 ribu/KPM sekali salur. 

Bansos Uang Tunai akan disalurkan melalui Himbara, khususnya bagi KPM yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahta (KKS), dan Kantor Pos, selain juga salur langsung. Untuk Bansos Beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog.

Untuk mengatasi masalah data, Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020.

SKB ini di antaranya mengatur sanksi untuk pemerintah kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Dengan adanya sanksi, diharapkan pemerintah kabupaten/kota lebih tertib dan akurat memutakhirkan data. **