Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut

PRESIDEN Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid-19.

“Penanganan covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan,” tegas Presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7).

Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan.

Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mengebut pembangunan ruas tol, bendungan, dan irigasi, renovasi mulai beberapa pasar rakyat hingga beberapa destinasi wisata.

Basuki mengatakan fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk 2019-2024.

Selain tol, Kementerian PU-Pera membangun lima bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, khususnya penyediaan air baku sebesar 54,81 m3/detik pada 2024, yakni Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat.

“Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan irigasi itu bertujuan mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2020-2024 tersebut, dibutuhkan dana sebanyak Rp6.445 triliun. Pemerintah hanya menyanggupi Rp2.385 triliun atau 37%, pendanaan BUMN (state owned enterprise/SOE) sebesar Rp1.353 triliun atau 21%, dan pihak swasta sebesar Rp2.707 triliun atau 42%.

Program padat karya

Selain sebagai proyek strategis, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19.

Untuk proyek infrastruktur tersebut, pemerintah menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work agar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hingga Juli 2020, Kementerian PU-Pera telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 42,7%.

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan & jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan Kota tanpa Kumuh (Kotaku), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Ekonom lembaga kajian Thinks Policy Society Adelia Surya Pratiwi menilai manfaat Program PKT seperti yang dilakukan Kementerian PU-Pera bisa langsung ‘kembali ke rakyat’ dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengatakan Program PKT kementerian/lembaga seperti dijalankan di Kementerian PU-Pera ialah program belanja modal yang sekaligus bertujuan menciptakan lapangan kerja. Seperti kita ketahui, belanja pemerintah yang langsung dimanfaatkan masyarakat ialah belanja subsidi dan bantuan sosial.

“Untuk belanja lain seperti barang, modal, sebetulnya baik juga bila diarahkan ke penyerapan tenaga kerja karena manfaatnya bisa langsung ‘kembali ke rakyat’,” ujar Adelia saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (11/8). (E-3)