Menguji Efektivitas Pencegahan Korupsi

PEMBERANTASAN korupsi kini lebih menitikberatkan sisi pencegahan ketimbang penindakan. Pasalnya, penindakan yang selama ini dilakukan dinilai hanya memberikan efek kejut dan belum meminimalkan korupsi. Publik pun menanti strategi dan efektifitas pencegahan korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan semua elemen baik di pemerintahan, swasta, dan masyarakat. KPK sesuai amanat undang-undang merupakan institusi yang berperan sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism) dan tidak mungkin memberantas korupsi sendiri.

Dalam pencegahan, Alexander mengatakan salah satu strategi yang perlu terus didorong ialah penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah. Di daerah, penguatan fungsi APIP dinilai amat penting lantaran selama ini inspektorat-inspektorat di pemda belum independen dan profesional dalam melakukan pengawasan.

“Ke depan kami tentu saja mengharapkan seluruh elemen pemerintahan dalam hal ini inspektorat di daerah. Tanggung jawab pemberantasan korupsi juga ada di daerah, tidak mudah terlebih dengan kepala daerah yang tidak memiliki komitmen,” ucap Alexander di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan KPK beberapa tahun belakangan berupaya memperkuat kedudukan inspektorat di pemda. Penguatan APIP itu, imbuh Alexander, makin relevan dengan situasi kekinian. Pasalnya, KPK berdasarkan undang-undang baru hasil revisi dinyatakan hanya berkedudukan di ibu kota dan tidak ada kantor perwakilan sebagaimana undang-undang lama.

“Keterbatasan KPK itu hanya ada di Jakarta, bahkan dengan undang-undang baru KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara. Juga keterbatasan SDM. Tidak mungkin semuanya ditangani KPK, oleh karena itu dalam rangka pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan, penindakan, kita ingin mengajak semua elemen,” kata Alexander.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengamini peran APIP di daerah penting dalam pencegahan korupsi. Penguatan inspektorat daerah juga penting untuk meng ukur pencapaian implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang dirumuskan melalui Perpres Nomor 54/2018.

“Peran inspektorat daerah penting melakukan pendampingan aksi Stranas-PK di perangkat daerah masing-masing. Pelaksanan Stranas-PK ini tidak hanya administratif tapi juga secara faktual,” ucap Tumpak.

Terkait Stranas PK, ia mengatakan pencegahan korupsi kini lebih terkolaborasi dengan adanya Perpres Nomor 54/2018. Lima lembaga yakni Kemendagri, KPK, Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kemenpan RB. Adapun pencapaian tiga fokus Stranas-PK yakni perbaikan perizinan dan tata niaga, pembenahan tata kelola anggaran, penegakan hukum dan reformasi birokrasi (dijabarkan menjadi 11 aksi) memang belum diimplementasikan semua pemerintah daerah. Per Juni 2020, capaian aksi yang dilakukan pemda baru mencapai 48%. Akhir tahun ini, capaian tersebut ditargetkan 100%.

“Yang jadi atensi Kemendagri ialah aksi Stranas hendaknya tidak hanya prosedural atau administratif tapi menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola di daerah demi pencegahan korupsi. Ini kita berharap ke depan tidak kita dengar lagi ada OTT baik itu oleh KPK, Tim Saber Pungli, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya kalau kita sudah bisa penuhi 11 aksi Stranas di daerah,” jelas Tumpak.

Supervisi daerah

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan komisi antirasuah sebenarnya sudah dilakukan sejak lama meski terkesan luput dari perhatian publik. Kewajiban pelaporan harta pejabat negara misalnya, dulu sulit diwujudkan. Kini, kepatuhan pelaporan harta rata-rata lebih dari 90%. Meski begitu, ujarnya, masih banyak pekerjaan rumah untuk urusan pencegahan.

“Kita masih merasa kurang banyak yang dilakukan melihat banyaknya masalah korupsi di negara kita,” ujarnya.

Selain mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, KPK juga gencar mensupervisi daerah meningkatan pendapatan melalui pajak dan manajemen aset. Menurut laporan tahunan 2019, komisi antirasuah mendorong peningkatan pajak daerah senilai Rp67,9 triliun di 33 provinsi. KPK juga mendorong manajemen aset daerah antara lain di sektor pendidikan, perhubungan, kelautan, kehutanan, sumber daya energi dan mineral, senilai Rp20,7 triliun di 11 provinsi.

Masih di bidang pencegahan, KPK juga menyelesaikan kajian di sejumlah sektor di antaranya kajian dana program JKN, sumber daya alam, energi, pendidikan, pelayanan publik dan pendanaan partai politik (parpol) oleh negara. Di masa pandemi covid-19 saat ini, komisi antirasuah juga turun tangan mengkaji program penanganan wabah.

Transparansi parpol

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menyebut salah satu institusi yang perlu disorot dalam pencegahan korupsi ialah partai politik (parpol). Berbagai pengusutan kasus korupsi pun kerap melibatkan petinggi maupun politikus partai.

Menurut Danang, reformasi di parpol dalam hal transparansi dan akuntabilitas seperti pendanaan kampanye hingga kini belum terasa. Padahal, parpol memegang peran penting dalam memodernisasi demokrasi Tanah Air. Reformasi di sektor politik itu juga penting untuk menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang lima tahun terakhir peningkatannya tipis dari skor 36 (2015) ke 40 (2019). Ia berharap parpol pun bisa terbuka terkait pendanaan kampanye.

“Kita menghadapi persoalan stuktural yakni demokrasi yang patronase. Dukungan politik diberikan atas dasar imbal jasa dalam bentuk bantuan, proyek, dan macam-macam. Saya kira ini hambatan struktural yang membuat ini sulit dijalankan rekan-rekan parpol,” ujarnya.

Di level akar rumput, imbuhnya, praktik politik uang pun kerap merajalela pada ajang pemilihan. Meski menghilangkan praktek politik uang tampaknya amat sulit, kata Danang, paling tidak parpol mesti transparan dalam pendanaan kampanye.

“Mimpi kita masih jauh untuk money politics ini (hilang). Tapi kalau standar akuntabilitas di parpol, KPU, dan Bawaslu ditingkatkan, praktik-praktik seperti itu akan bisa ditekan sehingga mendorong kompetisi yang lebih setara,” ucapnya. (P-5)