Perjuangan Merah Putih untuk Kemerdekaan Palestina

KEMERDEKAAN Palestina masih dan akan terus menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. 

Isu ini terus dibawa Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Diplomasi Indonesia diuji agar tetap konsisten untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tengah dinamika yang tidak menentu di DK PBB.

Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi. Pemerintah menyatakan penyelesaian masalah Palestina harus berlandaskan prinsip ‘solusi dua negara’ yang menghormati hukum internasional dan parameter yang telah disepakati dunia internasional.

Dalam sebuah pernyataan mengenai perkembangan terkini di Palestina, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintaan Indonesia mendorong dihidupkannya kembali dialog yang melibatkan para pihak demi tercapainya stabilitas dan perdamaian abadi.

Indonesia mengecam keras dan menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional.

“Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut,” ujar Kemenlu dalam sebuah pernyataan resmi yang dilansir di situs web kementerian.

Selanjutnya, di hadapan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara anggota untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak tindakan aneksasi Israel.

“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara de facto ataupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima,” tegas Retno dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI yang dipimpin Arab Saudi, Juni lalu.

Sebelum pelaksanaan KTM-LB, Indonesia menggalang dukungan internasional untuk Palestina, di antaranya melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel.

Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan DK ini di tingkat menteri guna membahas rencana aneksasi Israel. Retno menekankan terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel, yakni seluruh pihak berdiri sejajar.

“Ini waktu yang tepat untuk memulai proses kerangka dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati,” ia menegaskan.

Menlu Retno juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, termasukpengungsi Palestina. Indonesia bersama Tunisia berhasil mendorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mendengarkan langsung  pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas di New York, 11 Februari.

“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah yang dapat menimbukan keprihatinan banyak pihak dan memengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan OKI.

Keadilan bagi Palestina

Pada pertemuan, Indonesia sampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.

Indonesia menyuarakan pembelaan dan dukungan bagi Palestina dalam debat terbuka DK PBB secara virtual pada April untuk membahas kondisi terkini di kawasan Timur Tengah.

Dubes Djani mendesak DK PBB segera menghentikan rencana Israel untuk lakukan aneksasi formal wilayah Palestina dan kegiatan pembangunan permukiman ilegal yang merupakan bentuk aneksasi senyap Israel terhadap tanah Palestina di tengah merebaknya covid-19.

Djani juga ingatkan kewajiban Israel sebagai occupying power sesuai hukum internasional ialah untuk melindungi dan menyediakan peralatan dan fasilitas serta akses kesehatan bagi warga Palestina, termasuk menghentikan blokade terhadap Jalur Gaza.

Kepedulian lainnya ada pada pengungsi Palestina. Ada lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang tinggal di beberapa negara. Ada satu badan PBB yang ditugasi untuk mengurus para pengungsi ini yang disebut United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Namun, pada perkembangan terakhir ada beberapa negara yang menurunkan dukungan finansialnya kepada UNRWA ini. Indonesia berusaha untuk memberikan kontribusi lebih kepada UNRWA. 

Pemerintah pun memberikan kontribusi 20 kali lipat lebih banyak dari kontribusi awal yang sudah diberikan. Ini betulbetul merupakan satu sinyal yang kuat, mengenai Indonesia. ‘Merah Putih’ jelas untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Indonesia terpilih kembali menjadi Wakil Ketua Komite Palestina PBB/CEIRPP (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People) untuk periode 2020.

Dukungan masyarakat Indonesia untuk masyarakat Palestina juga terus mengalir. Misalnya, lembaga medis global asa Tanah Air MER-C membangun rumah sakit di Gaza. Majelis Ulama Indonesia meneken kesepakatan dengan pemerintah Kota Hebron untuk membangun rumah sakit di sana.

Apresiasi dukungan Indonesia

Rakyat dan pemerintah Palestina sangat mengapresiasi sikap Indonesia yang aktif dan konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Bahkan, Indonesia memutuskan tetap tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, menyatakan Indonesia menunjukkan posisi yang jelas dalam bersikap, termasuk masalah aneksasi yang akan dilakukan Israel.

Ia mengaku sangat senang dan terharu melihat totalitas dukungan luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkait dengan semua isu yang berkenaan dengan Palestina.

”Ikatan persahabatan Palestina dan Indonesia merupakan ikatan yang sangat erat, ikatan ukhuwah yang sampai kapan pun akan terus terjalin dan diperkuat,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertajuk Pernyataan Bersama Anggota Parlemen Berbagai Negara Menentang Aneksasi Israel terhadap Wilayah Palestina di Media Center MPR/DPR, awal Juli lalu.

Ia mengaku dirinya merasakan dukungan yang diberikan Indonesia sampai ke pelosok Tanah Air.Dukungan yang diberikan selama ini oleh pemerintahan Indonesia dinilai berarti bagi pemerintahan dan warga Palestina, terutama di tengah upaya terbaru Israel untuk menganeksasi
wilayah Tepi Barat. (I-1)