Mengurai Macet dengan Teknologi

BUKAN menjadi rahasia lagi menyebut macet sebagai masalah klasik di Ibu Kota.

Seperti halnya prinsip kausalitas, faktor utama penyebab kemacetan ialah kapasitas ruas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan volume kendaraan. Para pemangku kepentingan sejatinya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Contohnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang terus melaksanakan patroli rutin serta memetakan titik-titik rawan macet untuk menempatkan personel. Namun, metode konvensional itu justru belum cukup bagi kota sebesar Jakarta. Oleh sebab itu, penanganan kemacetan juga perlu menggunakan teknologi modern yang selanjutnya terejawantahkan ke dalam ruang Traffic Management Center (TMC).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan TMC merupakan pusat komando, kendali, komunikasi, dan informasi (K3I). “Di TMC itu ada CCTV, kemudian ada media sebagai pusat informasi, menerima informasi dari anggota dan masyarakat, serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat,” ujar Sambodo di Markas Polda Metro Jaya, Sabtu (8/8).

Dengan memanfaatkan CCTV yang ada, operator di ruang TMC dapat memonitor kemacetan sehingga penerjunan petugas ke lapangan jadi lebih efi sien. Selain itu, Ditlantas PMJ juga menampung informasi soal titik kemacetan yang berasal dari masyarakat melalui kanal media sosial.

Informasi mengenai kondisi lalu lintas yang diterima polisi kemudian kembali disebarkan ke masyarakat. Sejauh ini, terang Sambodo, ada 10 stasiun radio yang telah bekerja sama dalam menyiarkan situasi arus lalu lintas terkini.

Selain TMC, ada pula teknologi electronic traffic law enforcement (e-TLE). Meski dikenal sebagai terobosan dalam penegakan hukum, tanpa disadari e-TLE ikut berkontribusi untuk mengurangi kemacetan. 

“E-TLE itu fungsinya untuk meningkatkan disiplin masyarakat, sehingga terjadi pengurangan pelanggaran lalu lintas. Dengan berkurangnya pelanggaran, tentu kemacetan dan kecelakaan berkurang.”

Merdeka dari kemacetan bukanlah satu hal utopis. Sederhananya, Jakarta dapat terbebas dari macet apabila masyarakat mampu mengubah kebiasaan menggunakan transportasi umum. 

Menurutnya, tetap diperlukan pelbagai langkah revolusioner untuk merealisasikan tujuan tersebut. “Misalnya, biaya parkir yang mahal, pajak yang mahal, sehingga orang lebih memilih menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi. Dengan syarat kendaraan umum sudah sangat bagus dan menjangkau seluruh pelosok di Jakarta,” ujar dia.

Program pengendalian

Sejak September 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor polisi di 25 ruas jalan. Kebijakan ganjil genap (gage) tersebut cukup efektif mengurai macet, khususnya pada jam sibuk di pagi dan sore hari.

“Kalau dari sisi penguraian kemacetan sangat efektif. Dengan adanya gage volume lalu lintas bahkan turun sampai 42%,” ungkap Sambodo.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan kebijakan gage tidak hanya untuk mengendalikan macet. Tujuan lain ialah membatasi pergerakan warga di masa pandemi guna mencegah wabah korona meluas.

Selain gage, lanjut Syafrin, Pemprov DKI terus berupaya melaksanakan program lain untuk mengurangi macet, seperti penambahan armada TransJakarta, penataan sembilan kawasan stasiun guna mengintegrasikan angkutan KRL dan angkutan lainnya, serta pengembangan jalur sepeda.

Secara terpisah, pengamat transportasi Djoko Setidjowarno menilai program pengendalian kemacetan di Jakarta masih terbaik se-Indonesia. “Saat ini Jakarta program pengendalian kemacetannya yang terbaik. Selain penataan angkutan, integrasi antar modanya juga sangat
diperhatikan,” tukas Djoko.

Di sisi lain, imbuhnya, program pengendalian kemacetan dari pembatasan kendaraan pribadi seharusnya tidak lagi dengan aturan ganjil genap. Program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) paling efektif. Polisi tidak perlu kucing-kucingan mengawasi pelat motor. (Put/J-2)