Pengamat Soroti Isu Penutupan Prodi di Universitas yang tidak Sesuai Kebutuhan Industri

MENJELANG peringatan Hari Pendidikan Nasional yang akan berlangsung pada 2 Mei 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kabarnya berencana menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri atau pasar kerja.

Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, mengatakan bahwa kebijakan ini menyimpan risiko besar jika tidak didasari oleh nalar kebijakan yang utuh.

Secara teoretis, Indra mengakui bahwa penyelarasan antara kampus dan dunia kerja adalah keniscayaan. Referensi global dari McKinsey Global Institute maupun World Economic Forum menunjukkan bahwa disrupsi pekerjaan tengah terjadi. Namun, Indra menggugat basis pengambilan keputusan pemerintah.

"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup?" ungkapnya, Senin (27/4). 

Menurutnya, tanpa kriteria yang jelas, penutupan prodi hanya akan didasarkan pada 'perasaan' atau selera birokrasi sesaat. Ia khawatir kebijakan ini akan tergelincir menjadi instrumen persaingan tidak sehat antar-kampus dalam memperebutkan mahasiswa, ketimbang sebuah perbaikan mutu.

Selanjutnya, Indra juga mempertanyakan keberadaan Peta Jalan Talenta 2045 yang seharusnya menjadi kompas utama. "Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan?" tegasnya. 

Ia menegaskan bahwa perencanaan tenaga kerja tidak bisa dikerjakan sendirian oleh satu kementerian. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk menentukan industri apa yang akan dikembangkan dan kompetensi apa yang diperlukan. Tanpa peta jalan ini, langkah menutup prodi tak ubahnya seperti menebang pohon tanpa rencana penanaman kembali.

Dalam perspektif humaniora, Indra menyoroti kegagalan pemerintah dalam membedakan antara sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan). Ia mengambil contoh bidang Biologi Maritim, sebuah disiplin ilmu yang seharusnya menjadi mahkota di negara kepulauan seperti Indonesia.

"Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara?" ujar Indra. 

Bagi Indra, banyak prodi yang dianggap "tidak relevan" sebenarnya hanya menjadi korban dari ketiadaan visi industri pemerintah. Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja, sementara industrinya tidak dibangun, menjadi sebuah kesalahan logika yang fatal.

Poin paling tajam dalam kritik Indra adalah pergeseran peran perguruan tinggi yang kini ditarik paksa menjadi lembaga pelatihan kerja. Ia mengingatkan kembali mandat Konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 5 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perguruan tinggi adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban.

"Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagaipabrik buruh," tegas Indra. 

Ia mendorong agar pemerintah lebihfokus pada reformasi kurikulum yang berorientasi pada Society 5.0 atau yang juga dikenal sebagai era masyarakat cerdas. Di era ini, teknologi adalah pekerja, sementara manusia harus menjadi inovator.

"Jika kita hanya melatih orang menjadi pekerja, mereka akansegera digantikan oleh mesin atau teknologi. Seharusnya kurikulum kita mendorong manusia menjadi pencipta," tambahnya. 

Penutupan prodi tanpa reformasi substansi hanya akan melahirkan pengangguran baru yang gagap inovasi.

Indra mengingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi peradaban, bukan sekadar komoditas pasar. “Jangan sampai ambisi mengejar statistik "siap kerja" justru membunuh benih-benih inovasi yang seharusnya tumbuh dari kebebasan akademik di perguruan tinggi,” pungkasnya. (Des/I-1)