Di Munas X DPP LDII, Menteri Haji Ajak LDII Jadi Jembatan Kebijakan Pemerintah dengan Masyarakat

MENTERI Haji dan Umrah ( Menhaj) KH Mochamad Irfan Yusuf mengajak LDII dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Pasalnya, dalam membangun Indonesia adalah kerja kolektif. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada satu pihakpun yang bisa berjalan sendiri. Ketika bisa berjalan bersama, maka tidak hanya kuat, tetapi juga akan dihormati dunia,” kata Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan saat sambutan Musyawarah Nasional (Munas) X DPP LDII di Pondok Pesantren Minhajurosyidin, Jakarta Timur,  Selasa (7/4).

Munas X LDII digelar 7–9 April 2026 dengan mengusung tema “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia”.

Gus Irfan menilai, tema Munas X LDII sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo, “Presiden menegaskan, Indonesia harus swasembada pangan, air, dan energi. Apapun yang terjadi di dunia luar, jika sudah swasembada pangan, air dan energi, maka tidak akan terpengaruh,” ujarnya.

Baca juga : Menhaj Mochamad Irfan Yusuf Tekankan 3 Poin Krusial Haji 2026

Dikatakannya,dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian global. Maka, tema Munas X LDII ini sangat relevan. Mengingat kondisi geopolitik global saat ini, yang mengganggu rantai pasok energi dan pangan, serta stabilitas perdagangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut,ia menyinggung pelaksanaan Haji yang terdampak Perang Iran dengan Israel dan AS, pihaknya tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar pelaksanaan haji tetap lancar. “Hingga saat ini, semua masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Gus Irfan mengutarakan, dampak perang tersebut, mengakibatkan adanya penambahan biaya. Misalnya tiket pesawat, penambahan biaya dapat mencapai Rp10 juta per jemaah. Melihat kondisi tersebut, Ia mengungkapkan Presiden Prabowo berpesan, apapun yang terjadi, pertimbangan utama berangkat atau tidak, adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Baca juga : Menhaj: 50 Ribu Jemaah Umrah Masih di Saudi, 14 Ribu Berpotensi Tertahan

Dia mengungkapkan jika terjadi penambahan pembiayaan, jangan dibebankan pada jemaah haji. Pihaknya juga mengadakan rakor terbatas dengan Menko Perekonomian dan sedang menghitung. Bagaimana mekanisme pembiayaan jika terjadi perubahan harga.

Lebih lanjut ia mengingatkan, situasi Timur Tengah, memberikan pembelajaran, membangun bangsa, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Ketahanan nasional, akan kokoh, jika dibangun oleh seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri,” tukasnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, dan semua itu membutuhkan perekat. “Yakni, nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama dan karakter masyarakat. Tanpa itu, bangsa Indonesia akan mudah terpecah dan tidak akan menjadi bangsa yang tangguh,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia menilai, LDII dapat terus meningkatkan perannya. “Melalui dakwah yang menyejukkan, penguatan karakter, serta kontribusi dalam kehidupan sosial. Untuk menjaga keharmonisan dan ketahanan nasional,” tutup Gus Irfan.

Dukung Haji Pemerintah

Pada kesempatan sama, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyebut Munas ini menjadi momentum strategis untuk menilai kinerja organisasi sekaligus merumuskan arah program ke depan. KH Chriswanto Santoso, menegaskan tema yang dipilih karena dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian yang tinggi akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan. 

“Perang yang berkepanjangan di kawasan Eropa Timur dan ketegangan di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan global, tetapi juga mengguncang tatanan geoekonomi dunia, mulai dari rantai pasok energi, pangan, hingga stabilitas perdagangan internasional,”paparnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral masyarakat. Dalam konteks itulah LDII berupaya mengambil peran melalui dakwah yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, moderasi, serta penguatan karakter masyarakat.

“Ketika dunia menghadapi konflik dan ketegangan geopolitik, Indonesia justru harus tampil sebagai bangsa yang menjaga stabilitas, persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. LDII ingin berkontribusi dalam membangun masyarakat yang religius, rukun, dan memiliki kepedulian terhadap perdamaian dunia,”tandasnya.

Ia menambahkan Munas X LDII tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, menentukan kepengurusan 2026-2031, sekaligus momentum untuk merumuskan kontribusi nyata LDII dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai isu strategis akan menjadi pembahasan dalam Munas, termasuk penguatan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta menyiapkan SDM melalui penguatan karakter masyarakat.  “Isu-isu ini merupakan penajaman dari delapan program kerja LDII, yang dirumuskan sebagai 8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa," ungkapnya.

Terkait program haji pemerintah, pihaknya menandaskan mendukung semua program dan pelaksanaan haji. "LDII mendukung kebijakan dan pelaksaan penyelenggaraan haji oleh pemerintah," pungkasnya. (H-2)