Soal Polemik LPDP, Farhan Minta Semua Pihak Bijak dalam Bermedia Sosial

MENANGGAPI polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta semua pihak bijak dalam bermedia sosial. Ia menilai kegaduhan muncul akibat kurangnya kehati-hatian dalam berekspresi.

“Itulah akibat kalau kita tidak cukup bijak memanfaatkan kebebasan berekspresi melalui sosial media. Saya melihatnya bukan masalah nasionalisme, tapi itu akibat kalau kita tidak cukup bijak dalam memanfaatkan kebebasan berekspresi melalui sosial media,” ungkapnya.

Menurut Farhan, saat pemerintah dan masyarakat sedang fokus menghadapi berbagai persoalan strategis, munculnya pernyataan kontroversial justru memicu kegaduhan yang tidak perlu. Farhan mengaku pernah memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan para mahasiswa penerima LPDP ketika dirinya masih menjadi anggota Komisi I DPR RI. 

Baca juga : Mendiktisaintek Umumkan Kuota 5.750 Kursi Beasiswa LPDP 2026, Ini Rinciannya

"Setiap kali melakukan kunjungan luar negeri saya selalu menyempatkan bertemu mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi. Rata-rata mereka bilang tujuan mereka ke LPDP adalah menambah ilmu dan tujuannya untuk kembali lagi pulang ke Indonesia,” terangnya.

Karena itu, Farhan berharap semangat tersebut tetap dijaga. Beasiswa negara merupakan bentuk kepercayaan sekaligus investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Orang nomor satu di Kota Bandung ini mengingatkan agar tidak terulang kisah tragis seperti yang tergambar dalam film Surat dari Praha, yang menceritakan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang tidak bisa kembali ke tanah air akibat situasi politik pada masanya.

“Itu kan tragedi. Para mahasiswa terbaik Indonesia dikirim ke Eropa Timur, tapi karena revolusi akhirnya enggak bisa balik lagi. Itu sedih semua. Dan itu tidak mau kita ulangi,” imbuhnya.

Baca juga : Tahun Depan Pendaftar LPDP tidak Bisa Pilih Kampus dan Jurusan Secara Bebas

Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia. “Kita jangan menggigit tangan yang menyuapi kita,” tandasnya.

Farhan menambahkan, nasionalisme bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui kontribusi nyata setelah menyelesaikan pendidikan. Ia  juga mengajak seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Kebebasan berekspresi tetap harus diiringi tanggung jawab sosial.

“Kegaduhan yang tidak perlu itu bisa mengganggu fokus kita terhadap masalah-masalah yang jauh lebih besar,” katanya.

Farhan berharap polemik ini menjadi pembelajaran bersama, baik bagi penerima beasiswa maupun masyarakat luas, agar tetap menjaga etika komunikasi dan komitmen kebangsaan. Bagi Farhan, LPDP adalah instrumen strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Karena itu, energi publik seharusnya diarahkan untuk memastikan lulusan terbaik kembali dan memperkuat pembangunan nasional. (H-2)