Kemenag Inisiasi Kolaborasi Multilembaga, Optimalkan Potensi Ekonomi Zakat dan Wakaf

KEMENTERIAN Agama Republik Indonesia, melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mengoptimalkan potensi ekonomi zakat dan wakaf nasional.

Kegiatan ini dikemas dalam Kick Off Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat dan Wakaf sekaligus Launching “Indramayu Kota Wakaf”, yang berlangsung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag. mengungkapkan bahwa Kabupaten Indramayu memiliki 2.281 titik tanah wakaf dengan luas mencapai 3.144.071 meter persegi, serta tambahan 73 bidang wakaf baru seluas 163.556 meter persegi pada 2025.

Baca juga : Kemenag RI Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Pengelola Zakat dan Wakaf

“Bayangkan jika lebih dari tiga juta meter persegi tanah wakaf ini diberdayakan secara produktif. Dampaknya akan luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Waryono menegaskan bahwa Kemenag berkomitmen memperkuat kapasitas nadzir agar pengelolaan wakaf di daerah lebih profesional dan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi umat.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenag bersama mitra menyalurkan bantuan senilai Rp231 juta melalui kolaborasi dengan BSI Maslahat, LAZ Rumah Zakat, BAZNAS, BWI, dan ATR/BPN Kabupaten Indramayu.

Baca juga : ZaWa Fun Walk 2025, Satukan Langkah Literasi Zakat Wakaf di Jakarta

Program yang dijalankan mencakup pengembangan Kampung Zakat Karangsong, pencanangan Kota Wakaf, papanisasi tanah wakaf, inkubasi wakaf produktif, serta pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA Cikedung.

Dirjen Bimas Islam Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. menegaskan bahwa Kemenag mendukung penuh langkah Pemkab Indramayu dalam mengembangkan potensi zakat dan wakaf melalui pendekatan produktif.

“Tanah wakaf yang ada di Kabupaten Indramayu dapat dikelola oleh asnaf zakat untuk digunakan dalam berbagai jenis usaha produktif, seperti pemberian modal usaha melalui wakaf uang, fasilitasi sarana produksi kerajinan, pengembangan jejaring usaha berbasis wakaf, serta peningkatan kualitas produk berbasis wakaf yang menciptakan nilai tambah dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi,” ujarnya.

“Dengan adanya regulasi PMA Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, kami yakin pengelolaan tanah wakaf di Indramayu bisa lebih terarah, transparan, dan membawa manfaat yang lebih besar — baik bagi masyarakat setempat maupun generasi yang akan datang."

“Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak — pemerintah daerah, pengelola zakat, wakaf, dan masyarakat — untuk bersama-sama memperkuat ekosistem ekonomi keagamaan ini,” tambahnya.

Bupati Indramayu Lucky Hakim turut mengapresiasi langkah Kemenag yang menetapkan Indramayu sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan visi Indramayu Reang — huruf “R” bermakna religius.

“Kami akan memperkuat legalitas tanah wakaf bersama BPN dan menerbitkan surat edaran daerah agar tata kelola wakaf di Indramayu semakin tertib dan profesional,” ujarnya.

Kolaborasi multilembaga ini diharapkan menjadi model nasional dalam memajukan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf produktif. (Z-1)