Jusuf Kalla Pastikan Tidak Ada Lagi Persoalan Dualisme PMI

KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla memastikan persoalan dualisme di PMI sudah selesai. Pria yang kerap disapa JK itu mengaku sudah memegang surat keputusan Menteri Hukum yang menetapkan pengakuan negara atas PMI yang ia ketuai. 

Baca juga : DPR Sebut JK dan Agung Laksono Harusnya Malu Rebutan Kursi Ketum PMI

“Kita harus selesaikan karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itu saya baru menerima surat keputusan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam hal kepengurusan ini karena semua hasil musyawarah kita dicantumkan,” ungkapnya dalam acara Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (20/12). 

JK menyampaikan Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima dan mengakui anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) serta susunan keputusan PMI hasil keputusan ke-22 dan menunjuk Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. 

Baca juga : Soal Polemik PMI, Menkes Enggan Ikut Campur

“Ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” lanjut Jusuf Kalla. 

Baca juga : Respons Agung Laksono setelah Dilaporkan Jusuf Kalla ke Polisi soal Kisruh Pemilihan Ketua PMI

Lebih lanjut, dengan adanya surat ini, Jusuf Kalla memastikan persoalan PMI sudah selesai, dan tidak ada lagi yang disebut dualisme dan PMI tandingan. 

Dia pun menegaskan kepada PMI yang dibentuk oleh Agung Laksono untuk membuat organisasi lain yang bergerak di bidang sosial, asal tidak memakai atribut PMI. 

“Kepada teman-teman yang ada di sana saya menasihatkan bahwa silahkan berusaha di bidang sosial dengan bikin lembaga organisasi sosial untuk menangani bencana. Itu boleh saja selama tidak memakai PMI dan lainnya. Bikin kumpulan pendonor atau apa ya silakan. Tapi jangan menjadi pengurus PMI versi siapa pun karena di kita cuma ada satu versi yang diakui oleh negara dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegasnya.  (H-3)