Sekolah Demokrasi dan ISPE Gabungkan Lembaga Pemikir, Akademisi, serta Forum Jurnalis di Indonesia dan Belanda

SEKOLAH Demokrasi (SEKDEM) dan INDEF School of Political Economy (ISPE) merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda. SEKDEM dan ISPE menjadi momen spesial dikarenakan kondisi demokrasi Indonesia yang tergerus seiring masa, dengan banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi. Ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Wijayanto selaku Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro saat launching forum JUARA serta pembukaan Sekolah Demokrasi dan INDEF School of Political Economy yang diadakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, INDEF dan LP3ES dengan tema “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran”, dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa pada Jum’at (26/7).

Dalam momen yang bersamaan, Wija juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif, mengubah pola pikir masyarakat luas terkait permasalahan Indonesia saat ini hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi, untuk itu UNDIP termotivasi untuk menginisiasi pembentukan forum jurnalistik dan akademisi dalam forum Juara, sebagai langkah menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Baca juga : Maju di Pilwakot Tangsel, Edwin Ingin Lakukan Pemerataan Pembangunan

Wija melanjutkan bahwa kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia (democratic decline) namun juga melanda dunia (Larry Diamond). Di mana salah satu faktor penyebab utamanya adalah adanya para pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi.

Juga untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya: perubahan iklim, ancaman Krisis ekonomi, penyalahgunaan AI, cyber crime, dan perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia dan di timur tengah yang semuanya bisa mengancam masa depan umat manusia jika tidak kita tangani dengan baik.

Sekolah demokrasi ini penting untuk mendorong lahirnya pemimpin muda yang hadir dengan gagasan baru dan praktik-praktik politik baru, yang muncul karena memahami betul amanat penderitaan rakyat, bukan dari pengapnya Rahim oligarki dan dinasti yang mempraktikkan nilai-nilai lama.

Baca juga :  Pelibatan Ormas hingga Sekolah untuk Cegah Menurunnya Partisipasi pada Pilkada 2024

Hal yang sama juga dipaparkan Prof. Ward Berenschot selaku peneliti senior KITLV Leiden, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia. “Saya mengapresiasi pembentukan forum JUARA sebagai jembatan peneliti/akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia,” kata Ward.

Prof. Didik J. Rachbini selaku Pendiri INDEF, Peneliti Senior LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina yang menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman. “Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.

“Forum ini sangat penting dalam menyongsong pemerintahan baru karena memiliki cacat permanen dalam beberapa tahun ke depan yang dianggap mampu menimbulkan kerusakan. Pemerintahan ini berangkat dari polarisasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang luar biasa,” kata Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pengurus LP3ES.

Baca juga : Gunakan Simbol Keranda, Akademisi UII: Indonesia Telah Dimutilasi

Selanjutnya Prof. Suharnomo selaku Rektor Universitas Diponegoro secara resmi membuka forum JUARA dan berharap agar forum ini mampu menyuarakan permasalahan masyarakat luas dari kacamata akademis sehingga didengar ke publik. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Jawa tengah, Universitas Diponegoro telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara melaksanakan kegiatan lumbung padi. Demi meningkatkan efektivitas publikasi dalam menyuarakan permasalahan masyarakat luas, UNDIP ikut terlibat dalam mengadakan sekolah demokrasi dan ISPE dalam menghasilkan forum JUARA” pungkasnya.

Juara didasarkan atas keprihatinan  mendalam terhadap tiga situasi berikut:

• Sesaknya ruang publik kita dengan kabar bohong, ujara kebencian, kekerasan verbal dan diskriminasi, juga berbagai bentuk kedangkalan lainnya yang tersebar dengan sangat masiv di antara warga,  karena ekosistem digital kita digerakkan oleh algoritma media sosial yang menyesatkan. 
• Dari sisi komunikator ruang publik kita disesaki oleh para pembuat konten yang sangat menarik dan gampang viral, namun bukan berdasarkan pada metodologi yang kuat, penalaran yang benar, dan data yang sahih. Mereka adalah para Sarjana Tik Tok, Doktor Instagram, Pakar Youtube yang memiliki bakat dan keahlian untuk menarik perhatian namun konten yang mereka hasilkan seringkali justru menyesatkan. Yang mereka lakukan bukan memproduksi dan menyebarkan kebenaran namun memproduksi dan menyebarkan kabar bohong, agitasi, ujaran kebencian, dan propaganda.
• Dari sisi komunikan (penerima pesan) kita dihadapkan pada literasi membaca bangsa ini yang masih rendah. Karena literasi yang rendah ini, kabar bohong mudah sekali menjadi viral dan dianggap sebagai kebenaran. Studi yang dilakukan PISA pada tahun 2023 menemukan bahwa Indonesia menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca 359. Indonesia masih kalah dengan negara Asia Tenggara lain yakni Thailand di posisi 63 dengan skor 379 dan Malaysia di posisi 60 dengan skor 388, serta Brunei Darussalam di posisi 44 dengan skor 429.

Berdasarkan tiga keprihatinan di atas, jurnalis dan akademisi perlu berkolaborasi untuk menghadirkan kebenaran di ruang publik kita demi melawan ekosistem digital yang dipenuhi oleh polusi, menghadang pembuat konten yang menyesatkan, demi meningkatkan literasi publik kita. Karena keduanya adalah aktor yang sama-sama berkepentingan dengan reproduksi dan penyebaran kebenaran, hanya metodologi saja yang berbeda.

Dalam jurnalisme ada kode etik dan prosedur jurnalistik tertentu untuk sampai kepada kebenaran.  Jenis kebenaran itu adalah kebenaran jurnalisme, artinya kebenaran yang didapatkan melalui serangkaian prosedur jurnalistik. (Z-7)