Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui program Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dalam penggunaan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan kesiapannya untuk berkolaborasi ini dalam acara peluncuran sistem data Regsosek bertema 'Pemanfaatan Regsosek untuk Pentargetan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja' di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (20/6).
"SDK Kemnaker siap dikolaborasikan dan dipadupadankan dengan data Regsosek sehingga keduanya bisa saling melengkapi dan memperkaya informasi," kata Ida Fauziyah melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Estiarty Haryani.
Baca juga : Bahas Ketenagakerjaan dan Kerja Sama, Sekjen Kemnaker Terima Kunjungan Deputi Dirjen ILO:
Kemnaker memberikan apresiasi kepada Tim Regsosek Bappenas dan Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan yang telah memulai kolaborasi dengan melakukan uji coba pemadanan data Regsosek dengan data ketenagakerjaan di Kemnaker.
"Ada dua data yang diujicobakan, yaitu data peserta program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula dan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)," ujar Estiarty.
Hasil uji coba pemadanan data Kemnaker dengan data Regsosek mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2023, dari data TKM yang ada di Kemnaker, teridentifikasi sebanyak 483 orang adalah penyandang disabilitas menurut data Regsosek.
Baca juga : Kembangkan Pelatihan Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Tiongkok Tingkatkan Kerja Sama
Sedangkan uji coba pemadanan data Kemnaker dengan data Regsosek menunjukkan bahwa program PBK inklusif terhadap penyandang disabilitas. Data PBK tahun 2023 di Kemnaker mengonfirmasi sebanyak 622 orang adalah penyandang disabilitas berdasarkan data Regsosek.
Kemnaker berharap Regsosek dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber data untuk memperkaya data dan informasi pada ekosistem digital SIAPkerja sebagai instrumen pemutakhiran data dalam pengelolaan SDK.
"Integrasi sistem antara SIAPkerja dan SEPAKAT diharapkan dapat segera dilaksanakan menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dalam acara ini," kata Estiarty. (Z-10)
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024.
Tim teknis dari Kemenkominfo sedang berupaya membuka kunci data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terenkripsi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut ada lima bandar besar yang mengendalikan judi online di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan agar setiap kementerian kini wajib memiliki cadangan atau backup data.
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom)
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved