Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku tidak yakin atas hasil laporan sensus prevalensi stunting yang turun sebesar 0,1 persen di tahun 2023.
"Survei itu pasti ada standar error. Karena itu, berdasar strategi survei-nya, metodologinya, sampling-nya, itu sangat berpengaruh," kata Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Muhadjir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan, data sensus dapat dipertanggungjawabkan manakala didukung oleh tenaga terlatih, alat berstandar nasional, serta teknologi terkini pemantauan kondisi ibu hamil.
Baca juga : Menko PMK Dorong Pembangunan Manusia Indonesia Berkelanjutan
"Sementara, sebesar 90 persen kebutuhan tersebut baru dipenuhi secara bertahap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun ini," kata Muhadjir menambahkan.
Seperti diketahui Survei Kesehatan Indonesia (KSI) melaporkan persentase prevalensi stunting di Tanah Air sejak 2014 mencapai 37 persen, dan berhasil ditekan ke angka 21 persen dari total populasi balita dalam kurun 9 tahun terakhir.
Rata-rata penurunan prevalensi stunting mencapai 2,72 persen per tahun. Kecuali, pada 2023 yang relatif kecil di angka 0,1 persen.
Sementara, pemerintah menargetkan penurunan persentase stunting di tahun ini bisa mencapai 14 persen.
"Kalau 2023 0,1 persen, lha itu akan kita cari duduk masalahnya di mana. Kalau memang itu angka riil, kita melakukan langkah yang lebih optimal lagi," katanya. (Ant/Z-7)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemanfaatan pinjol untuk membantu UKT dengan catatan berasal dari platform yang resmi dan terawasi OJK dan PPATK
KAMPUS diminta bisa membantu mahasiswa yang menggunakan platform pinjaman online (pinjol) untuk pembiayaan kuliah. Peran kampus bisa membantu dari keringanan bunga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved