Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa hasil sedimentasi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi semata. Namun ini juga akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan ekologi dengan menjadi tempat penanaman mangrove.
"Jadi tidak semua sedimentasi harus diambil. Kita lihat dari sisi ekologi seperti apa. Kalau memang desainnya tidak boleh diambil dan itu harus digunakan untuk penanaman mangrove kita akan tanam. Itu salah satunya program kita juga," ujarnya seperti dikutip melalui Antara Selasa (19/3).
Trenggono menekankan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di tujuh lokasi yang telah diumumkan oleh KKP beberapa waktu lalu, hanya akan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri dan tidak untuk diekspor.
Baca juga : Menteri KKP Apresiasi Program Revitalisasi Mangrove PT Timah di Babel
"Harga itu tergantung market, kita enggak ikut. Yang pasti kita tetapkan harga dasar sebagai patokan untuk penentuan PNBP," imbuhnya.
KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi yang tersebar di perairan laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna - Natuna Utara. Secara rinci, tujuh lokasi itu berada di laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
KKP mempersilahkan pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil sedimentasi tersebut, dengan mematuhi sejumlah ketentuan, termasuk melakukan pembersihan dengan menggunakan peralatan teknologi khusus untuk menghindari kerusakan lingkungan, dan tidak memiliki catatan pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan.(Z-10)
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun pulau di laut Jakarta yang berasal dari sampah.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kehadirannya adalah untuk membantu KPK dengan memberikan informasi terkait kasus yang terjadi antara 2017 dan 2018.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hari ini, Jumat (26/7). Dia sudah memenuhi panggilan dan kini tengah diperiksa penyidik.
Harga layanan Starlink untuk sektor maritim cenderung tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved