Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mengukuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dengan melibatkan audit syariah sebagai bagian integral dari pengelolaan dana zakat. Audit syariah menjadi instrumen kunci dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga ini.
Audit syariah dilakukan sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola benar-benar memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Langkah ini tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap aturan syariah, tetapi juga menjelma menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Hal itu tertuang dalam acara sharing knowledge and experience dengan tema 'Urgensi Audit Syariah Bagi BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan Kota" yang diselenggarakan secara daring, dan disiarkan melalui Youtube BAZNAS TV, Selasa (16/1). Pimpinan BAZNAS RI Bidang Teknologi dan Informasi Prof. Ir. Muh. Nadratuzzaman menyatakan, Baznas konsisten melakukan audit syariah bukan hanya sebagai respons terhadap regulasi, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk meminimalkan risiko, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas layanan.
"Audit Syariah ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dengan adanya audit syariah ini kita lebih diingatkan dan memperbaiki diri," ucapnya
Sedangkan Irjen Kementerian Agama, DR Faisal Ali Hasyim mengatakan, dalam menanggapi tuntutan akan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, institusi keuangan seperti Baznas harus semakin menekankan urgensi dan signifikansi audit syariah. Menurutnya, audit syariah bukan hanya sekadar instrumen kepatuhan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun integritas dan kepastian finansial bagi Baznas yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
"Audit syariah, pada dasarnya, merangkum sejumlah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan BAZNAS sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku," ujar Faisal.
Ditambahkan Faizal, proses audit syariah tidak hanya terfokus pada kepatuhan, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap manajemen risiko, pemenuhan syarat-syarat hukum, dan keberlanjutan keuangan lembaga. Melalui proses ini, kata Faisal, lembaga keuangan seperti Baznas RI dapat mendeteksi potensi risiko, meminimalisir kemungkinan penyimpangan, dan menjaga stabilitas finansialnya.
"Pentingnya audit syariah bukan hanya dirasakan oleh BAZNAS, tetapi juga oleh masyaarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap pelayanan yang mereka inginkan," ujarnya.
Ia menilai, audit syariah memiliki urgensi yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. "Keterlibatan audit syariah bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan langkah nyata untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat yang dihimpun dan dikelola benar-benar bermanfaat," ujarnya. (RO/R-2)
Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta.
Potensi pasar syariah, baik ekonomi dan keuangan syariah, masih demikian terbuka lebar.
Usaha dan layanan keuangan syariah memainkan peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Kontribusi sektor ini mencapai 46% dari produk domestik bruto (PDB).
Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta pada Senin (20/5).
Dibantu Urun-RI, PT Cam Properti Sejahtera melakukan penawaran efek berupa sukuk (obligasi syariah) dan penggalangan dana senilai Rp504.500.000 dengan nisbah bagi hasil 18,24% tenor 3 bulan.
Rabbani memiliki dua tujuan yaitu pemberdayaan ekonomi pesantren di daerah dan Silaturahmi bersama antara KPw BI NTT dengan pihak eksternal.
KPK nilai butuh audit terkait anggaran pemadan kebakaran (damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto P Santosa mengatakan urgen bagi auditor meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan siber.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved