Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan menutup industri yang tidak patuh dalam menanggulangi polusi udara. Jokowi menekankan industri sudah diingatkan untuk memasang scrubber.
Scrubber merupakan alat pengendali polusi udara yang bisa digunakan untuk membuang partikel dan/atau gas dari arus gas keluaran industri. Salah satu peralatan yang dapat mengontrol emisi gas, terutama gas asam.
"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang sudah kita bayar itu mahal sekali," tegas presiden seusai mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8).
Baca juga: Presiden Tinjau SMK dan Buka Kongres Nasional Mahasabha XIII
Presiden mengakui bahwa penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, membutuhkan usaha bersama-sama. Termasuk mendorong masyarakat, ujar dia, untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
"Ya ini dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan, perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke trasnportasi masal," imbuhnya.
Baca juga: Duh, 20 Ribu Warga Semarang Terkena ISPA Akibat Polusi Udara
Seperti diberitakan, beberapa waktu terakhir kualitas udara di Provinsi Jakarta dan sekitarnya menunjukkan status tidak sehat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui polusi menjadi salah satu penyebab gangguan pernafasan.
Untuk penanganan polusi, Jokowi menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah upaya antara lain pengawasan terhadap industri seperti Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara, pengecekan emisi kendaraan serta penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) bagi pegawai kantor pemerintahan.
"Work form home juga dilakukan, kemudian pengawasan kepada industri PLTU semuanya juga sekarang ini dilakukan, pada sepeda motor mobil, semuanya cek semuanya emisinya," tutur Jokowi.
Semua upaya mengurangi polusi itu, terang presiden, perlu dilakukan bersama-sama. Hasilnya pun, ujar dia, membutuhkan waktu.
"Saya kira ini sudah, ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, enggak bisa langsung, termasuk pemakaian mobil listrik, banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan ini, tapi memang bertahap," tuturnya.
Selain itu, presiden juga meminta agar ada penanaman pohon di halaman kantor pemerintah, juga teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan buatan. Harapannya mengurangi debu dan polutan.
"Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor yang memang belum ada pohonnya diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca TMC juga," papar presiden. (Z-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved