Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAIL Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan polusi udara yang mengganggu kualitas udara terutama di Jabodetabek, pihaknya akan membentuk Tim Panja.
Lebih lanjut, permasalahan polusi udara ini juga akan segera didiskusikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Itu (polusi udara) menjadi perhatian banget ya di Komisi IV juga akan menjadi perhatian. Saya malah pada masa sidang ini dimulai, saya punya inisiatif dan akan mengajak teman-teman semuanya di Komisi IV untuk kita bikin Panja untuk polusi," kata Anggia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Kondisi Polusi Udara Jakarta Memprihatinkan
"Karena terutama di Jakarta ya, ini udah memprihatinkan dan benar-benar menurut saya perlu penanganan yang serius, khusus, fokus untuk itu, penanganannya itu yang komprehensif,” ujarnya.
Baca juga: Legislator: Kualitas Udara Buruk Sudah Menyebar di Berbagai Wilayah
Menurut Anggia, untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak bisa jika harus bergerak sendiri.
“Jadi harus bareng-bareng kita di DPR harus segera turun tangan untuk bisa membantu mengurai supaya polusi ini lebih baik. Ini kan sebagian besar penduduk di Indonesia ada di Jakarta. Polusi udara ini bikin nggak sehat itu, anak-anak kita juga, kita mempertaruhkan banyak hal kalau misalnya kita abai terhadap kondisi polusi itu,” jelas politikus Fraksi PKB ini.
Baca juga: DPRD Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta
Terkait solusi Work From Home (WFH) menurutnya hal ini tidak dapat menjadi solusi namun bisa menjadi sebuah alternatif. Harus ada kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk mengurangi segala bentuk hal yang menyebabkan menurunnya kualitas udara.
Baca juga: Polusi Udara Jakarta tidak Sehat, Pakar Ingatkan Warga Batasi Aktivitas di Luar Ruangan
Dengan memanfaatkan berbagai resource, Anggia berharap ke depan ada solusi kebijakan atas buah pemikiran untuk mengurai permasalahan polusi udara ini.
“Kalau kendaraan bermotor itu kan, nggak ada kita nggak punya aturan yang setelah sekian tahun lalu kemudian mesinnya rusak, bikin polutan banyak, itu tidak ada aturan enggak boleh dipakai. Begitu kan, gak ada, itu salah satu contoh," ujar Anggia.
"Mungkin ada Inovasi atau kreativitas atau apapun untuk bisa cari regulasi peraturan yang bisa membantu mengurangi polusi. Menanam pohon misalnya tapi seberapa banyak konversinya terhadap polutan itu?” tuturnya. (RO/S-4)
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (22/7) pagi ini seperti dinyatakan dalam laman IQAir, Msyarakat disarankan mengenakan masker saat keluar rumah.
Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini setara 12,2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (16/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dan Jakarta menduduki peringkat keenam sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Senin (15/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di DKI Jakarta kembali menjadi salah satu yang terburuk di dunia atau masuk kategori tidak sehat setelah beberapa hari sebelumnya membaik.
Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, merespons usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Menurutnya, lebih tepat membentuk panja pengawasan pemilu
BADAN Intelijen Negara (BIN) masuk dalam bagian yang diawasi oleh panitia kerja (panja) netralitas pemilu. Panja ini dibentuk menyusul disahkannya panja netralitas TNI di Komisi I DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved