Kemendikbud-Ristek akan Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

DIREKTUR Sekolah Dasar (SD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Muhammad Hasbi menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Ia menilai untuk saat ini, kultur serta perspektif di masyarakat masih belum sepenuhnya sejalan dengan maksud dan tujuan dari diterapkan sistem zonasi tersebut. Ia juga menyayangkan banyaknya kecurangan yang dilakukan seperti melakukan rekayasa nilai hingga pemalsuan data.

“Ini memang perubahan mindset, memang butuh waktu agar semua masyarakat memahami hal ini. Tentu kebijakan PPDB ini akan terus kita evaluasi bagaimana agar sejalan dengan kebutuhan peserta didik. Pekerjaan terpenting bagaimana agar kita bisa melayani pendidikan kita agar lebih baik, secara merata, berkeadilan dan lebih efektif dan efisien dan bisa tepat sesuai domisili mereka,” ujar Hasbi kepada Media Indonesia, Rabu (12/7).

Baca juga: Kualitas Sekolah Amburadul Jadi Penyebab Kacaunya Sistem Zonasi PPDB

Sebenarnya, berdasarkan Permendikbud No.1 tahun 2021 tentang PPDB, Hasbi menjelaskan sistem penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara fleksibel di setiap daerah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan aturan sendiri sesuai dengan kondisi daerah mereka masing-masing terkait sistem apa yang tepat untuk diterapkan.

“Sebagai contoh, sebelum aturan yang sekarang, aturan yang berlaku saat itu adalah zonasi sekurang-kurangnya 80 persen dari kuota. Itu kemudian kita turunkan menjadi 50 persen untuk SD dan SMP, dan memberi ruang kepada afirmasi paling kecil 30 persen agar anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu dan peserta disabilitas dapat diafirmasi,” jelas Hasbi.

Baca juga: Kisruh Kecurangan PPDB, KSP Minta Kepala Daerah Turun Awasi Pelaksanaan di Lapangan

Selain itu, Hasbi juga menuturkan dalam Permendikbud tersebut sudah jelas disebutkan apabila lokasi sekolah berada di daerah terpencil, terluar, terdepan (3T), maka daerah tersebut dibebaskan dari sistem zonasi.

“Ketika ada suatu daerah tidak memiliki kecukupan peserta didik dalam satu rombongan belajar, itu juga dibebaskan dari zonasi. Itu sudah fleksibel diatur. Mungkin pemda perlu melakukan terobosan agar zonasi bisa berjalan di daerah masing-masing,” terang dia.

Terkait pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah, Hasbi menyebut pemerintah pusat telah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk setiap sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sekolah tersebut dapat mengajukan DAK Fisik melalui pemerintah daerah mereka agar nantinya dapat disalurkan kepada sekolah yang memang membutuhkan.

Selain itu, Hasbi juga menyebut pemerintah pusat telah menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk digunakan sebagai pemerataan kualitas sekolah dan murid.

“Harapan kita dengan semua skema kebijakan serta bantuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pembelajaran ini, kita tidak lagi melakukan kategorisasi sekolah unggul atau sekolah tidak unggul. Semua adalah sekolah unggul,” tegasnya.

“Memang kita menyadari, keunggulan sekolah itu sudah bergeser paradigmanya. Dulu sekolah bagus gedung bagus, sarana prasarana lengkap. Tetapi kalau kita ingin melihat lebih dalam, sesungguhnya sekolah unggul itu dibangun di atas SDM unggul. Kalau sekolah itu ingin unggul, maka kepala sekolah harus jadi pemimpin pembelajaran. Gurunya juga harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Ini yang kami usahakan di Kemendikbud dengan membangun SDM, kepala sekolah dan guru yang berkualitas,” imbuhnya.

Ia berharap penyelenggaraan pendidikan di mana pun tidak hanya membebankan kewajiban pada pemerintah pusat. Tetapi juga melibatkan partisipasi dan peran pemerintah daerah, ekosistem sekolah dan juga sektor masyarakat sipil untuk memajukan pendidikan di Indonesia. (Dis/Z-7)