Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Toto mengungkapkan realita guru di lapangan masih sangat terpuruk. Sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur menunjukkan rentang gaji guru di beberapa SMA di kecamatan tersebut berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
“Guru di Indonesia itu salah satu yang paling terpuruk di dunia. Mungkin kalau secara kasuistik, saya melihat banyak guru hebat, tetapi ada 3,4 juta lebih di Indonesia yang menurut saya kondisinya terpuruk,” ungkap Toto dalam diskusi Temu Pendidik Nusantara X, Minggu (28/5).
Toto mempertanyakan keseriusan pemerintah serta legislatif untuk merampungkan berbagai permasalahan guru dan pendidikan. Dia menilai ada banyak guru yang belum sejahtera yang akhirnya mempengaruhi cara mereka mengajar para siswa.
Baca juga : Guru Harus Kuasai Literasi Digital
“Harusnya kita bisa menyadari bahwa guru itu sangat potensial dan strategis. Secerdas apapun materinya, bahan ajarnya, kalau guru tidak teredukasi, tidak dituntaskan permasalahannya, bahan ajar itu tidak akan terdistribusi ke lapangan, tidak akan sampai konsep merdeka belajar itu,” ujar Toto.
Hal itu dibenarkan anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Himma kerap mendapatkan laporan dan keluhan banyaknya guru honorer yang masih mendapatkan gaji dengan angka yang sangat rendah.
Baca juga : Memilih Kenang-Kenangan Spesial dan Unik untuk Guru Tercinta
“Cuma Rp200 ribu per bulan, dibayar 3-6 bulan sekali. Ada juga guru honorer, gajinya Rp500 ribu per bulan, dibayarnya 6 bulan sekali. Kami berupaya menekan pemerintah, mendorong agar terus meningkatkan kualitas guru, serius dengan kesejahteraan guru, kami DPR tidak berhenti, kami perlu masukan dari bapak ibu bapak guru. Apa aspirasinya yang bisa kami perjuangkan,” kata Himma.
Himma juga menyadari masalah pendidikan yang kini dihadapi Indonesia, mulai dari tingkat literasi yang rendah dan sebagainya, semua bermula dari guru. Apabila kesejahteraan guru terabaikan, secara otomatis proses pendidikan pun juga akan mengalami hambatan.
“Ada hal yang menyebabkan anak-anak kita tidak bisa mengerti apa yang disampaikan guru. Ada adagium yang mengatakan tidak ada murid yang bodoh, kecuali guru yang tidak bisa mentransfer pendidikannya. Collaboration, critical thinking, creativity dan communication. Semua itu harus dikuasai guru. Tapi jangan kan itu, banyak guru yang masih berjuang demi kesejahteraannya,” kata dia.
“Kalau ingin tahu, kita ini kekurangan satu juta guru. Makanya fokus kami saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan mendesak ke pemerintah soal pengangkatan guru honorer. Jadi semoga semua masalah ini bisa terselesaikan,” pungkasnya. (Z-5)
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved