Muhammadiyah Dorong Reformasi Kemanusiaan dan Pembangunan Perdamaian Melalui Pendidikan

WAKIL Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman menjadi pembicara pada G20 Interfaith Forum 'Partnerships in Action: Towards One Earth, One Family, One Future' di New Delhi, India pada 7-9 Mei 2023. Forum ini dihadiri berbagai perwakilan umat beragama dari 29 negara di dunia.  

“Forum ini berupaya agar para pimpinan umat beragama dari berbagai dunia dapat mempengaruhi agenda global dengan satu suara serta merumuskan mekanisme dan jejaring untuk memberikan dukungan bagi aktor umat beraama dalam menjawab isu-isu global dan mendorong solusi inovatif pada tataran global,” ujar Alpha.

Beberapa isu yang dibahas di antaranya etika dan teknologi, komunitas rentan, pendidikan, perlindungan sosial dan reformasi kemanusiaan, perubahan iklim, pembangunan perdamaian, dan lainnya. 

Baca Juga: Akal Politik Muhammadiyah: Skripturalis-Rasional vs Substansialis-Pragmatis

Menurut Alpha, Muhammadiyah diundang karena peran aktifnya selama ini dalam membangun kerja sama lintas budaya dalam literasi beragama yang disponsori Institut Leimena yang diikuti oleh ribuan guru-guru sekolah dan madrasah Muhammadiyah. “Program ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membangun moderasi beragama dalam ranah pendidikan di Muhammadiyah,” ujar Alpha. 

Alpha berbicara pada sesi 'Looking Ahead to Education' dengan dimoderatori Prof Michael K Young, mantan Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat; dengan peserta terdiri dari Maria Lucia Uribe dari Ethics in Education, Arigatou International; Brinver Singh Mahon dari Nishkan School Trust; Tengin Gurung dari Karmapa International Buddhist Institute, Jigyasa Gulati praktisi pendidikan perdamaian ACWAY; Shailendra Sharma, penasehat Menteri Pendidikan dan Direktur Pendidikan, Pemerintah New Delhi. 

Baca Juga: Sinergi Kementerian Pertanian dan Muhammadiyah Memajukan Petani Indonesia

Ia berbagi praktik baik sekolah-sekolah Muhammadiyah terutama di Indonesia bagian timur dan wilayah lainnya di mana terdapat jumlah siswa non-Muslim yang cukup signifikan. “Sebagian dari lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah bahkan sudah ada yang menjadi pemimpin di daerah masing-masing seperti Bupati dan Wali Kota,” ujar Alpha.

Menurut Alpha, pengalaman Muhammadiyah menunjukkan mencairnya eksklusivitas agama di kalangan siswa yang ditandai dengan semakin cairnya batas-batas perbedaan dikotomis antara Islam, Katolik, dan Protestan. Eksklusivitas yang semakin berkurang tecermin dari sikap sebagian besar siswa Katolik yang memandang siswa Muslim tanpa perhatian atau kecurigaan khusus. 

Menurut mereka, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Kristen dan Muslim kecuali masing-masing percaya pada keyakinan yang berbeda. Dengan begitu, model pendidikan agama yang diterapkan di sini tidak menimbulkan perasaan terpinggirkan, terdiskriminasi, ataupun menumbuhkan intoleransi di kalangan siswa.

Modalitas kepercayaan yang dibangun antar komunitas yang berbeda keyakinan tidak hanya menjadi perekat kohesivitas tetapi juga konvergensi identitas sosial. Konvergensi sosial-budaya menandai memudarnya dikotomi antara kelompok-kelompok identitas di berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kontrubusi pada kerukunan umat beragama. 

Muktamar Muhammadiyah tahun lalu juga menggarisbawahi pentingnya Muhammadiyah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Untuk itu, Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah mengembangkan platform Edukasi Digital Muhammadiyah atau EduMu untuk meningkatkan tidak hanya kompetensi digital siswa tetapi juga untuk membantu guru dalam menjalankan tugas mengajarnya. ''Diharapkan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan semangat transparansi, keterbukaan, dan inklusivitas di antara sekolah-sekolah Muhammadiyah di mana siswa juga berinteraksi dengan siswa lain dari berbagai belahan dunia,'' pungkas Alpha.

Selain Alpha juga turut hadir, Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebuireng KH Abdul Halim Mahfudz, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Amin Abdullah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI Prof Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Inayah Rohmaniyah, dan Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho.(RO/S-1)