Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Banten, KH. Muhammad Rasna Dahlan secara tegas menolak hasil Rapimnas DMI yang memutuskan pelaksanaan Muktamar DMI ke - VIII diundur hingga Setelah Pilpres 2024.
"Kami berharap (penundaan Muktamar) ini tidak berkepanjangan dan Muktamar bisa digelar tahun ini," ujar Kiai Rasna Dahlan dalam keteranganya, Kamis (23/3/2023).
Kiai Rasna mengatakan sebagian besar PW DMI merasa materi Rapimnas bersama PP yang digelar 6 Maret lalu, tidak menyentuh harapan semua anggota sebagai bagian dari organisasi.
Baca juga : Warga Tonton Bareng Debat Capres di Mobil Pojok Pengawasan Bawaslu
PW DMI sejak awal sudah merekomendasikan digelarnya Muktamar VIII untuk pergantian pengurus yang telah habis masa jabatannya. Rekomendasi itu sejalan dengan AD/ART.
Namun, rekomendasi itu diabaikan PP DMI dan malah justru Rapimnas memutuskan Muktamar VIII akan dilakukan setelah Pemilu 2024.
"Berdasarkan AD/ART seyogyanya muktamar itu digelar di sekitar Juli sampai November 2023. Itu kesepakatan sebagian besar PW DMI se-Indonesia. Tetapi kenyataannya dalam keputusan hasil rapat kemarin, itu digelar selesai Pilpres. Itu keliru," ungkapnya.
Baca juga : Seluruh Relawan Bara JP Banten Diminta Aktif Lakukan Kampanye Kreatif
Kiai Rasna mengatakan keputusan PP DMI itu justru berdampak fatal untuk PW DMI. Pasalnya, PW DMI tidak bisa menjalankan MoU dengan pihak lain akibat dianggap kepengurusan sudah tidak sesuai AD/ART.
"Ini merupakan kekeliruan sesungguhnya. Secara legitimasi sejumlah perjanjian MoU dengan lembaga-lembaga lain bisa batal karena kepegurusan DPP sudah habis masa berlakunya. Kegiatan-kegiatan lainnya jadi tidak bisa berjalan," sambungnya. (N-3)
Baca juga : Relawan All Cipayung Banten Terus Bergerak Bersama Gen Z
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
Kepengurusan PPP pastikan baru akan memulai muktamar di 2025
Beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
Dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved