Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyampaikan pesan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebelum disibukkan dengan agenda politik 2024.
Eva mengingatkan Puan bahwa sejak 2004, fraksi PDIP telah menandatangani inisiatif untuk mengusung RUU PPRT. Sehingga, secara tidak langsung para pemangku kebijakan dari PDIP yang saat ini menjabat punya tanggung jawab moral untuk memenuhi janjinya.
“Mbak Puan ini kan pegang palu kekuasaan, dia saat ini sudah menunjukkan mampu untuk memperlambat, mendiskriminasi, memarjinalisasi RUU PPRT ini, yang kemudian didahului UU baru yang disahkan sejak 2020. Kami mohon pada kali ini mbak Puan untuk mempercepatnya,” tambah Eva.
Baca juga : Sikap Cuek Puan Soal RUU PPRT Tuai Kritik Publik
Kedaruratan kekerasan terhadap PRT, kata Eva, bukan halusinasi dan mengada-ada. Bukti konkret di lapangan terkait banyaknya korban kekerasan terhadap PRT yang tiap tahun berjatuhan semestinya bisa menyentuh hati Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi wakil rakyat dari fraksi partai wong cilik.
“Ini memang urgent bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau kita mau naik kelas menuju Indonesia emas di tahun 2045, mbak Puan harus membuktikan bahwa dia bisa berkontribusi untuk meninggalkan legacy-nya, bahwa dia punya kontribusi bagi penghapusan perbudakan modern,” ujar Eva.
Baca juga : NasDem Sudah Minta RUU PPRT Segera Masuk Paripurna
“Menurut saya sudah lah, argumen di lapangan, data dan angka tidak bisa ditolak. Jadi gunakanlah hati anda, temui lah para PRT dan para korban. Temui dan lihat sendiri para PRT. Itulah indikator adanya perbudakan di Indonesia,” pungkas dia. (Z-5)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Payung hukum RUU Pemuseuman menjadi hal penting
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menuturkan Komnas Perempuan bisa menemui pimpinan DPR untuk memastikan RUU PPRT
May Day diharapkan menjadi momentum meningkatkan komitmen penuntasan pembahasan RUU PPRT.
PERINGATAN Hari Buruh harus menjadi momentum untuk para pemangku kepentingan meningkatkan komitmen mereka menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved