Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Besar Persatuan Wredatama RI (PB-PWRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Auditorium D, Gedung Kementerian Pertanian, Senin (27/2). Rakornas tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Umum PWRI lima tahunan yang tengah berjalan serta membahas hal-hal yang bermanfaat bagi organisasi dan anggotanya.
"Jadi kami membahas enam program umum berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke XIV tahun 2021. Dari enam program itu, kami jabarkan menjadi 11 sub program. Ke-6 program tersebut yakni Peningkatan kesejahteraan anggota PWRI, Pemberdayaan keluarga Lansia, Partisipasi PWRI dalam pembangunan nasional dan daerah, Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama PWRI, piagam dan tanda penghargaan Wredatama Nugraha serta konsolidasi organisasi," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWRI, Agung Mulyana di sela-sela Rakornas PWRI.
Saat ini, dalam rangka memberikan kemudahan kepada para anggotanya yang sudah purna tugas dalam berbagai aktivitas, PWRI tengah membuat kartu anggota yang manfaatnya multi fungsi atau smart card.
"Bisa menjadi kartu jaminan kesehatan, kartu e-money dan beragam manfaat lainnya," tutur Mulyana seraya menambahkan, pihaknya tengah menjajaki atau mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga, diantaranya dengan PT Taspen, Bank Mantap dan BTPN atau Bank Tabungan Pensiunan Nasional serta lembaga dan kementerian lainnya.
Baca juga : Rendahnya Penilaian terhadap Diri Penghambat Utama Guru untuk Berubah
Sementara itu, Ketua Umum PWRI, Prapto Suyono yang juga hadir dalam Rakernas tersebut mengatakan, anggota pensiunan PWRI setelah pensiun dari masa tugas, tentunya kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat seperti pada umumnya. Tentunya PWRI mengamanatkan pada para pensiunan ini untuk mentransfer Kecakapan skillnya pada masyarakat, bangsa dan Negara.
"Jadi setelah pensiun, kami ingin terus kembali mengaktifkan diri sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Para pensiunan yang tergabung di PWRI terdiri dari banyak disiplin ilmu. Jadi saya pikir bagus sekali jika dimanfaatkan bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Semisal memberikan pelatihan UMKM berbasis teknologi, mengingat saat ini, berbagai platform menggunakan teknologi," terang Ketum PWRI Prapto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PWRI masa bakti 2011–2016 dan 2016-2021, Haryono Suyono yang juga mantan Menko Kesra Kabinet Reformasi Pembangunan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini, berharap para pensiunan tidak hanya mengantar cucu atau berdiam di rumah saja namun harus juga memiliki aktivitas yang produktif.
"Dengan terus aktif, Insya Allah para pensiunan menjadi sehat. Dan dengan memberi kecakapan kemampuan yang dimilikinya, maka pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang jadi lebih bagus. Semisal memberi pelatihan di bidang koperasi atau bidang lainnya," tutup Haryono. (RO/OL-7)
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menekankan pentingnya kemampuan bertransformasi bagi para peserta pelatihan kepemimpinan
Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari berbagai divisi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan spesialisasinya.
Aplikasi Web jarang dibuat dengan mempertimbangkan keamanan. Meski demikian, kita menggunakannya setiap hari untuk berbagai fungsi penting.
PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah periode 2024-2029, di Gedung B Lantai 5, Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2024.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi pada tanggal 10-13 Juni 2024.
Pada puncak acara pada 17 Mei 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia akan melakukan pencanangan "Gerakan Literasi Desa".
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi akan terdapat lonjakan arus mudik Lebaran 2024.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2024 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Sumatera Selatan menjadi perhatian karena potensi lahan rawa pasang surut dan lebaknya mencapai 650 ribu hektare.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved