Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Presiden Joko Widodo menyerahkan 514 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, 19 SK Hutan Adat, dan 46 SK Objek Reforma Agraria (TORA) di Wisata Hutan Bambu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).
Jokowi berpesan kepada seluruh penerima SK untuk memanfaatkan lahan yang diberikan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan.
“Semua dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua. Ini harus produktif karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua kita berikan produktif, jangan ditelantarkan,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga berdialog dengan beberapa perwakilan penerima SK yang hadir. Salah satunya adalah Saifudin, pria yang memiliki rencana untuk mengelola lahan yang telah diberikan menjadi kawasan edukasi alam.
“Yang kami kelola di sini sering kali dibuat kemah atau camping, untuk pengetahuan,” ucap Saifudin.
Ia meyakini Balikpapan, yang berjarak dekat dengan Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota besar. Menurutnya, itu adalah sebuah peluang untuk meneruskan ide sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Apalagi di wilayah Balikpapan ini nanti jadi kota besar, terasnya ibu kota. Makanya kita buat wisata di situ yang sekarang setiap satu bulan sekali atau dua kali pasti ada yang berkemah, dari SD sampai SMP,” jelasnya.
Mendengar hal tersebut, Presiden memberikan apresiasi dan mendukung ide Saifudin. Jokowi menilai ide itu sangat brilian dan bisa memberikan dampak yang baik bagi anak-anak sehingga dapat mengenal alam lebih dekat.
“Berarti nanti ada income. Bagus, bagus, menarik, jadi anak-anak itu jangan setiap hari pegangnya HP, smartphone. Ajak juga mereka kenal alam,” tandas Jokowi.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan peningkatan akses bagi rakyat untuk pengelolaan hutan.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah daerah yang paling memungkinkan mendapatkan penetapan PPMHA dan HA di Kalsel.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Kabupaten Kutai Barat dikenal sebagai kabupaten adat di jantung Borneo yang setia menjaga hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat, pangan dan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved