Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INTERVENSI penurunan angka stunting tidak boleh dilakukan hanya dari sektor kesehatan. Meski penyebab utama gangguan pertumbuhan ini akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, namun ternyata ada faktor lain.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meyakini bahwa faktor sosial dan budaya, seperti kurangnya kesiapan dalam berkeluarga, dapat memperbesar risiko anak mengalami stunting.
“Stunting juga memiliki hubungan yang erat dengan isu ketidaksetaraan gender. Ada situasi yang meningkatkan risiko ini, seperti perkawinan anak dan akses perempuan terhadap pendidikan yang masih rendah," jelas Menteri PPPA Bintang Puspayoga secara virtual, Kamis (2/2).
Baca juga: Stunting Akibat Kemiskinan Masih jadi Tugas Berat Pemerintah
"Lalu, kemiskinan pada perempuan, kesehatan ibu hamil dan isu kekerasan terhadap perempuan. Ini pentingnya kesiapan berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan,” sambungnya.
Orang tua yang siap membangun keluarga akan berdampak dalam kesiapan memiliki anak dan pengasuhan. Bintang menambahkan bahwa pengasuhan anak yang berkualitas, juga merupakan kunci utama untuk mencegah stunting.
“Pengasuhan yang berkualitas dilakukan secara setara antara ayah dan ibu. Orang tua harus sama-sama bertanggung jawab, berakal dan berpengetahuan dalam mengasuh dan mendidik anak. Terutama dalam memperhatikan kecukupan gizi, serta kesehatan anak dan keluarga,” tegas Bintang.
Penurunan angka stunting hingga 14% merupakan prioritas Pemerintah melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024. Adapun stunting merupakan masalah serius yang berdampak panjang pada kesehatan dan mengancam peningkatan sumber daya manusia berkualitas.
Data BKKBN pada 2022 menyebut 21 juta keluarga berisiko stunting. Lalu, data Studi Status Gizi Indonesia 2022 menunjukan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, yang mendapat kategori baik hanya 1 provinsi saja, yakni Bali.
Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Penanganan Stunting Didukung Penuh
Melihat faktor penyebab stunting yang kompleks, Bintang pun mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk melawan stunting. Dalam hal ini, melalui sosialisasi dan praktik upaya untuk mencegah terjadinya stunting.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menggencarkan strategi pengentasan stunting dengan mencari titik utama dan rawan penyebab stunting pada anak. Sehingga, dapat memberikan intervensi dan prioritas penanganan yang tepat.
Budi berpendapat ibu sebagai pilar utama dalam keluarga. Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan pemantauan terhadap status gizi ibu di awal kehamilan, sangat penting untuk mencegah stunting.(OL-11)
Selain pemberian sumber protein hewani, kegiatan yang tidak kalah pentingnya ialah sesi edukasi bagi para kader dan orang tua mengenai pentingnya gizi, dan pola asuh untuk tumbuh kembanga anak.
Memasak di rumah mendatangkan banyak manfaat, antara lain menjaga kebersihan makanan, menjamin terpenuhinya asupan gizi, dan mempererat bonding dengan keluarga.
Indonesia masih mengalami beberapa masalah gizi, seperti kurangnya zat besi yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
Selain rasanya yang lezat, kacang mete kaya akan kandungan zat-zat gizi yang bermanfaat untuk ibu hamil dan menyusui.
Agar anak tidak stunting, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak jauh hari, bahkan sebelum masa kehamilan.
Penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis akan mengganggu dana operasional sektor pendidikan.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, Inggris.
Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 62 perda diskriminatif yang mengontrol tubuh perempuan dan bahkan sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
KPU perlu segera berbenah selesaikan masalah berbasis gender
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved