Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) pada 2023 sebesar Rp5,2 triliun. Angka itu meningkat sebesar 1,9% dibanding target pada 2022.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menuturkan, total pendapatan itu didapatkan terbesar dari reboisasi sebesar 35,08%, menyusul penggunaan kawasan hutan 30,58% dan provisi sumber daya hutan sebesar 29,95%.
"Peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya ini menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di sektor lingkungan hidup dan kehutanan," kata Siti dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama KLHK, Rabu (18/1).
Baca juga : PNBP KLHK Meningkat 16% dari Penggunaan Kawasan Hutan dan Produksi Kayu
Pada 2023 KLHK juga akan mendapatkan dana hibah luar negeri sebesar Rp253 miliar. Dengan proporsi terbesar dari lembaga donor KFW sebesar Rp172,49 miliar, disusul Wordl Bank Rp71,47 miliar dan ADB Rp9,08 miliar.
"Kebijakan utama 2023 ini adalah menyediakan rupiah murni pendamping dalam bentuk in kind. Langkah ini diharapkan dapat melonggarkan celah fiskal bagi belanja kementerian," ucap dia.
Adapun, pada 2022 KLHK mampu memberikan sumbangan PNBP ke rekening kas umum negara sebesar Rp6,3 triliun. Angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni Rp5,5 triliun.
Secara rinci, PNBP didapatkan dari PDSH DR dan IIUPH sebesar Rp2,9 triliun, PNPB PKH sebesar Rp2,9 triliun, PNPB lainnya sebesar Rp519 miliar dan PNBP umum sebesar Rp202 miliar. (Ata/OL-09)
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bezos Earth Fund (BEF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandakan kemitraan penting antara kedua belah pihak.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Pengukuran deforestasi di Indonesia perlu menggunakan metode yang tepat
Izin ormas diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Disarankan penyelenggara RT/RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalitas.
PT GNI senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya positif dan komitmen nyata perusahaan yang menjunjung tinggi penerapan K3.
Bambang Suswantono menyampaikan realisasi investasi subsektor minerba sebesar US$7,46 miliar atau setara dengan Rp116,6 triliun (kurs Rp15.631) sepanjang 2023.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp117 triliun di sepanjang 2023.
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved