Pakai 'Data Spesial' untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

PEMERINTAH sedang berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kata Muhadjir, data spesial ini untuk meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (3/8).

Baca juga: Wapres Minta Data Sasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Lebih Akurat

Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan _exclusion error.

"Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran 'by name by address'," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.

"Dengan adamya Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024.

"Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.

Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.

Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai. (Dis/OL-09)