Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan di Tanah Air, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan solusi dengan platform Indonesia Health Services (IHS).
Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (DTO Kemenkes) Setiaji mengatakan IHS akan menjadi penghubung seluruh ekosistem pelaku dalam industri kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, start up, apkatek, dinkes, industri kesehatan, lab, dan lainnya.
"Yang mana dalam IHS ini akan tersedia spesifikasi dan mekanisme terstandar untuk proses bisnis, data, teknis, dan keamanan. Di dalamnya juga ada kamus-kamus yang disiapkan yang nantinya sebagai bahan standarisasi integrasi," kata Setiaji dalam Keterangan pers Beta Testing Platform Indonesia Health Services secara daring, Senin (25/4).
Diketahui terdapat 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum saling terintegrasi. Sehingga beberapa data yang dikumpulkan setiap aplikasi berbeda.
"Aplikasi developer milik swasta yang ada di rumah sakit dan klinik kesehatan belum terintegrasi. Ketidakseragaman metadata menyebabkan interoperabilitas sulit dilakukan," ujar Setiaji
Karena tidak adanya format interoperabilitas sehingga integrasi dilakukan berbeda-beda antara satu aplikasi dengan lainnya.
Setiaji menyebutkan integrasi IHS ini tentunya akan memberikan dampak kemudahan seperti nakes tidak lagi perlu input data yang berulang pada aplikasi yang berbeda, riwayat pengobatan pasien bisa diakses terpantau secara detail dan runtut di rumah sakit. faskes yang berbeda.
"Koordinasi antaran Faskes akan lebih efektif karena kemudahan komunikasi untuk mencari layanan rujukan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah sakit secara efektif," pungkasnya. (OL-12)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved