Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 723 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dengan total luas lahan 469 ribu hektare.
Lahan ratusan ribu hektare merupakan kawasan yang ditinggali atau dimanfaatkan sekitar 118 ribu kepala keluarga di seluruh Indonesia. Kepala negara juga membagikan 12 SK Hutan Adat dan 2 SK Indikatif hutan Adat seluas 21 ribu hektare, serta SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 30 ribu hektare.
Jokowi, sapaan akrabnya, berpesan kepada kelompok masyarakat yang sudah memegang SK untuk mengelola lahan yang diberikan secara produktif.
Baca juga: Cegah Peralihan Sertifikat, Unduh Aplikasi Sentuh Tanahku
"Apa yang harus kita kerjakan setelah dapat SK ini? Setelah menerima SK, baik hutan sosial, hutan adat, maupun TORA, segera manfaatkan sesegera mungkin," ujar Jokowi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (3/2).
Dirinya mengingatkan bahwa sesuai regulasi yang ada, sebanyak 50% dari lahan yang diberikan harus ditanami pohon berkayu. Adapun, 50% lainnya bisa ditanami tanaman semusim.
"Sebanyak 50% harus ditanami pohon berkayu. Itu aturan mainnya. Nanti sisanya mau ditanami jagung, silakan. Mau ditanami kedelai, silakan. Mau ditanami padi hutan, buah-buahan, kopi, silakan," papar Presiden.
"Mau dikembangkan untuk peternakan juga silakan. Kalau hutan mangrove, dikembangkan untuk usaha perikanan juga diperbolehkan," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Serahkan 13 Ribu Sertifikat Tanah Masyarakat Kaltara
Akan tetapi, lanjut dia, yang tidak boleh ialah menelantarkan lahan yang telah diberikan pemerintah. Apalagi sampai memindahtangankan SK tersebut. Dirinya pun mewanti-wanti seluruh penerima SK untuk bertanggung jawab secara penuh.
"Saya titip betul agar lahan ini betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif. Jangan dipindahtangankan ke orang lain karena ini laku. Tapi, kita berikan bukan untuk dipindahtangankan. Hati-hati, kalau kita tahu, kita cabut lagi SK-nya," tegas Kepala Negara.
Jokowi pun memastikan bahwa pihaknya selalu mengawasi perkembangan lahan-lahan yang telah diberikan kepada masyarakat. "Setelah diberikan, saya cek, cek, cek. Karena kemarin yang gede-gede menelantarkan juga kita cabut," pungkas dia.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi.
Merujuk data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023, tercatat masih ada 849 persil tanah milik Pemprov Sumut belum mengantongi sertifikat sampai sekarang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved