Pemerintah Segera Terapkan Kartu Vaksin untuk Pariwisata

MENTERI  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemerintah segera mulai menerapkan kartu vaksin di berbagai destinasi wisata ataupun sentra ekonomi kreatif. Kartu vaksin itu terintegrasi dengan aplikasi yang dibuat pemerintah yakni PeduliLindungi.

Rencana tersebut, ungkapnya, sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan mendapat lampu hijau agar bisa diterapkan kartu vaksin wisata itu saat PPKM.

"Tadi pagi sudah ada pembahasan dengan Pak Luhut. Kami akan melakukan ini (kartu vaksin) dengan pilot project di destinasi wisata dan terus melakukan evaluasi agar kebijakan ini berkeadilan dan tidak pilih kasih," ungkapnya dalam Weekly Briefing virtual, Senin (23/8).

Sandiaga menjelaskan, alasan penggunaan kartu vaksin wisata melalui PeduliLindungi ialah agar bisa memudahkan masyarakat saat berkunjung ke tempat wisata. Pasalnya, dalam aplikasi juga dipakai dalam hal skrining masyarakat saat bekerja di kantor selama perpanjangan PPKM dan syarat masuk mal.

"Aplikasi PeduliLindungi ini sudah di download 38 juta kali. Sekarang kita lakukan integrasi dengan kartu vaksinasi dan juga dengan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability). Saat ini masih dilakukan pembahasan," tutur Politikus Gerindra ini.

Namun, diakui Sandiaga, rencana ini mengalami tantangan terkait penyebaran jumlah penerima vaksi covid-19 di tiap-tiap daerah yang dinilai belum merata. "Karena ada daerah yang belum terdistribusi (vaksin) dengan baik. Ada daerah yang baik seperti Jakarta, tapi di Jawa Barat saja masih cukup tertinggal," sebutnya.

Data Kemenkes per 22 Agustus 2021 tercatat sebanyak 57.340.729 dosis vaksin dosis pertama (27.53%) telah disuntikkan ke masyarakat. Sementara untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 31.602.633 atau 15.17%. Sasaran vaksinasi secara nasional ditargetkan mencapai 208.265.720 yang ditujukan kepada tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, serta kelompok usia 12-17 tahun.

"Jangan sampai PPKM diperlonggar, masyarakat kembali bermobilitas tapi angka vaksinasinya masih sangat rendah. Benteng pandemi ini adalah vaksinasi dan ini akan kita terus genjot secara masif," pungkasnya. (OL-8)