Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyelenggarkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan vaksinasi siswa sebagai salah satu syaratnya. Pasalnya pendemi yang berlangsung lebih dari setahun telah berdampak parah pada sektor pendidikan.
Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan, seluruh siswa memang harus divaksin. Begitu pun para guru dan tenaga pendidikan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah vaksinasi anak di bawah 12 tahun atau usia PAUD atau TK dan SD.
"Kami sepakat dengan Pak Presiden Ir. H. Joko Widodo bahwa seluruh siswa harus segera divaksin untuk persiapan PTM, yang menjadi persoalan baru ada vaksin bagi siswa yang usia di bawah 12 tahun. Sehingga ke depan siswa PAUD/TK dan SD pun harus dicarikan solusinya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (19/8).
Dudung menegaskan, arahan Presiden tersebut harus segera ditindaklanjuti. Mengingat hingga saat ini saja fakta di lapangan vaksinasi guru belum mencapai target. Vaksinasi guru dan siswa harus dipercepat, sehingga rencana PTM bisa segera berjalan.
Disamping itu, PGRI juga meminta agar vaksinasi juga harus diiringi protokol kesehatan dan kesiapan sekolah. Syarat yang sudah ditetapkan dalam SKB 4 Menteri tetap menjadi petunjuk pelaksaan PTM.
Baca juga : Singapura dan Indonesia Kerja Sama Tangani Pandemi
"Jadi tidak hanya siswa tapi guru juga harus sudah divaksin semuanya, ini salah satu syarat PTM. Tetapi harus diperhatikan persyaratan yang disiapkan oleh sekolah terkait infrastruktur dan sarana prasarana untuk PTM di era Covid-19," jelasnya.
Lantas, pemerintah daerah harus memfasiltasi, mengedukasi, mengkoordinasi, mengkomunikasi, memverifikasi, dan mengevaluasi kesiapan sekolah. Orang tua siswa juga perlu membantu sekolah dalam mengedukasi siswa, sehingga PTM bisa berjalan baik.
Dudung berharap PTM bisa bermakna, efektif dan menyenangkan, menyelamatkan kepsek, guru, tendik, dan siswa. Rakyat sehat, ekonomi bangkit, Indonesia tangguh, tumbuh dan maju.
"PGRI mendukung Bapak Presiden RI terkait rencana PTM jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh sekolah, dan menyelamatkan semua pihak. Semoga ikhtiar ini sebagai upaya untuk menyelamatkan guru, tendik, dan siswa dari covid 19 serta siswa tidak mengalami learning lost dan lost generation," tandasnya.(OL-7)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved