Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta berbagai pembicara seperti Najeela Shihab, Seto Mulyadi, Gustika Jusuf-Hatta, Tunggal Pawestri, Sakdiyah Ma’ruf, Margianta Surahman, Andreas Harsono, serta berbagai pembicara lainnya mengadakan rangkaian acara Festival Keluarga Responsif Gender dan Responsif Hak Anak bertajuk Nanti Kita Cerita Tentang Perempuan dan Anak (NKCTPA) yang akan diselenggarakan 21-30 Juli 2021.
Acara ini merupakan salah satu bentuk upaya mempromosikan nilai keluarga yang responsif gender dan responsif hak anak.
Rangkaian kegiatan ini mengambil momentum dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional dan memperingati Hari Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang jatuh pada 23 Juli dan 24 Juli mendatang.
Kementerian PPPA melalui acara ini mendorong dukungan terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti empat live Instagram, dua podcast, beserta acara puncak berupa seminar daring nasional.
Baca juga : KPAI: Orang tua Harus Peka Kenali Kekerasan Seksual pada Anak
Ajang itu diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan di level keluarga.
Seluruh rangkaian acara tersebut terbuka untuk publik dan dapat disaksikan pada instagram resmi @NKCTPA. Publik dapat mendaftar dan berdiskusi bersama melalui tautan resmi yang disediakan.
Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga Kementerian PPPA Priyadi Santosa mengatakan, acara itu diharapkan dapat menjadi ruang belajar bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memahami praktik baik pembangunan keluarga demi mendukung kesejahteraan anak dan perempuan Indonesia.
"Serta mampu mempromosikan nilai-nilai keluarga yang berlandaskan kesetaraan gender dan hak anak ke berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, hingga sampai kepada keluarga-keluarga meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan serius terutama di masa pandemi Covid-19 ini," katanya dalam keterangan tertulis. (RO/OL-7)
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, Inggris.
Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 62 perda diskriminatif yang mengontrol tubuh perempuan dan bahkan sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
KPU perlu segera berbenah selesaikan masalah berbasis gender
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Apindo meminta pemerintah agar memperjelas beberapa tafsiran aturan agar lebih mudah direalisasikan.
Ada sekitar 10 prinsip, dan 23 indikator yang harus dijawab oleh perusahaan dengan mengisinya melalui aplikasi.
kemitraan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2045 menjadi sangat penting. Menurut Pri, mensejahterakan dan melindungi anak merupakan tugas bersama
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Perlu diketahui, 5 SAI yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo adalah satu untuk pemenuhan hak sipil anak, di mana anak-anak memohon kepada pemerintah dan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved