Pemerintah Ngotot Jalankan PTM, Ketua MPR Minta Dibatalkan

KETUA MPR Bambang Soesatyo menilai  kondisi pandemi saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak aman untuk melaksakan pembelajaran tatap muka. Dia pun meminta pemerintah menunda secara resmi pembukaan sekolah tahun ajaran baru 2021/2022 dengan sistem pembelajaran tatap muka atau PTM.

"Tidak hanya di zona merah saja, namun di seluruh zona selain zona hijau, mengingat kurva covid-19 secara nasional saat ini tengah mengalami kenaikan dan angka positivity rate yang telah mencapai 50%," ujarnya, Rabu (23/6).

Dengan kondisi saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkoordinasi untuk menghentikan uji coba PTM yang saat ini dilakukan di berbagai sekolah di sejumlah daerah, khususnya bagi daerah yang rata-rata kasus positif hariannya di atas 5%.

"Sebab kondisi covid-19 yang saat ini terus melonjak dapat berisiko tinggi menyebabkan kluster penularan covid-19 di sekolah"

Baca juga: Kemendikbudristek Pastikan PTM Terbatas Tetap Dilaksanakan Juli 2021

Pemerintah pun sambungnya agar merinci dan mendata sekolah-sekolah beserta zona risiko covid-19 sekolah tersebut. Sehingga kebijakan tatap muka di sekolah maupun pembelajaran daring tidak diseragamkan.

"Seperti untuk daerah dengan rata-rata kasus positif di bawah 5% agar dapat dipertimbangkan dilakukan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan di daerah-daerah yang sulit sinyal dan kasus covid-19 rendah, agar dapat dipertimbangkan dilakukannya PTM secara terbatas," paparnya.

Selain itu pimpinan yang baru saja mendapat 100 ribu subcriber Youtube ini meminta pemerintah berkomitmen memprioritaskan hak hidup anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam konvensi tersebut, hak sehat anak nomor dua dan hak pendidikan anak berada di urutan ketiga. Sehingga penting bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan.