Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Reserse Kriminal Polri akan membentuk tim untuk mengusut kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi mengatakan pihaknya juga akan melibatkan personel Polda Metro Jaya.
"Telah dibentuk tim terkait kebocoran data, dibantu juga ada dari PMJ (Polda Metro Jaya) dan Laboratorium Forensik," kata Slamet, ketika dihubungi, Sabtu, (22/5).
Sebelumnya, data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Data dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Oknum tersebut mengatakan bahwa data yang diperjualbelikan termasuk data penduduk yang sudah meninggal.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Segera Antisipasi Kebocoran Data Pribadi
Terkait dugaan jual beli data tersebut, Slamet mengatakan pihaknya telah melayangkan pemeriksaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
"Saya panggil klarifikasi pada Senin, 24 Mei 2021," ujarnya.
Slamet menyebut, pihak Dit Siber Bareskrim Polri akan melakukan konfirmasi kepada Dirut BPJS Kesehatan terkait dengan teknis pengoperasian data di lembaga itu.
"Konfirmasi, siapa yang mengoperasikan data lanjut digital forensik," ujar Slamet. (OL-4)
Publik khawatirkan isu kemanan data BAIS usai dugaan kebocoran data oleh hacker
Sistem Informasi Geografis (GIS) menunjukkan manfaat sebagai teknologi inti dalam penerapan strategi yang didasarkan pada data untuk merespons tantangan berbagai sektor industri.
Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus melakukan penelurusan atas kasus dugaan kebocoran data paspor milik 34 juta warga negara Indonesia.
Sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan dan diperjualbelikan. Informasi tersebut diungkap oleh praktisi keamanan siber Teguh Aprianto melalui cuitan di akun Twitternya.
SANTER isu sosok peretas atau hacker dengan nama Bjorka membocorkan data milik sejumlah instansi pemerintah. Kali ini, BPJS Ketenagakerjaan diduga menjadi korbannya.
Google dan Facebook telah dikenai sanksi tahun lalu dengan denda masing-masing 150 juta dan 60 juta euro untuk pelanggaran serupa.
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
Dalam era digital yang semakin maju, keamanan online menjadi semakin penting. Ancaman seperti phishing dan malware dapat mengancam data pribadi, keuangan, bahkan reputasi
Nama baik Indonesia tercoreng akibat berbagai insiden siber terjadi secara beruntun. Mulai dari serangan ransomware LockBit 3.0Â hingga penjualan data pribadi dari seorang peretas.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved