PT TWC Berpotensi Kelola Kawasan TMII

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC), yang merupakan perusahaan BUMN, berpotensi menjadi pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hal itu diungkapkan Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan.

Meningat, fungsi TMII berada di luar tugas dan fungsi pengelola saat ini, yaitu Kementerian Sektetaris Negara (Kemensetneg).

"Kemensetneg bukan ahlinya di bidang pariwisata untuk mengelola TMII. Nanti, Kemensetneg akan melakukan kerja sama untuk mengelola TMII. Rencananya dengan BUMN," jelas Encep dalam diskusi virtaul, Jumat (16/4).

Baca juga: Kemenkeu: Enam Bidang Tanah di TMII Bernilai Rp20,5 Triliun

"Apakah BUMN ITDC atau TWC? Nanti akan dilihat, tapi kemungkinan TWC. Saya belum terima proposal dari Kemensetneg. Tapi setidak-setidaknya antara itu," imbuhnya.

TMII sebagai Barang Milik Negara (BMN) dapat dikelola dengan berbagai mekanisme sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Salah satunya, dalam bentuk kerja sama pemanfaatan BMN.

Mekanisme kerja sama pemanfaatan BMN juga dinilai menguntungkan. Sebab, negara akan menerima profit sharing dengan kontribusi tetap per tahun. Sedangkan dari aspek nonfinansial, pengelolaan BMN akan lebih optimal dan berdampak positif bagi publik.

Baca juga: Keluarga Cendana Mangkir Sidang Gugatan Museum TMII

Sebelumnya, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita (YHK). Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 1977. Dalam keputusan itu, juga ditegaskan YHK hanya sebagai pengelola dan TMII tetap milik negara.

Hanya saja, sejak dikelola oleh YHK, TMII tidak memberikan kontirubusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, diterbitkan Perpres 19/2021 yang mengembalikan pengelolaan TMII kepada Kemensetneg, dengan masa transisi sekitar 3 bulan.

Namun, Encep menegaskan bahwa pengembalian pengelolaan TMII kepada pemerintah tidak semata mengejar penerimaan negara. "Ini bukan semata-mata penerimaan negara, kita ingin pelayanan masyarakat lebih baik lagi," jelas dia.(OL-11)