Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH melalui Kementerian Sekretariat Negara memutuskan untuk mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama 44 tahun terakhir dikelola Yayasan Harapan Kita.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Sedianya, kawasan wisata bertema budaya itu adalah aset milik negara. Namun, melalui Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977, pemerintahan kala itu menyerahkan pengelolaan kawasan kepada Yayasan Harapan Kita, sebuah badan hukum yang digawangi Keluarga Cendana.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan upaya pengambilalihan tersebut didasarkan pada rekomendasi beberapa pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia dan tim legal audit Universitas Gajah Mada.
Mereka berpandangan bahwa TMII akan mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara jika dikembalikan kepada pemerintah.
"Tujuan utamanya adalah agar TMII bisa dikelola dengan lebih baik sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan negara, terutama sekali dalam kontribusi keuangan," ujar Pratikno.
Dengan berada di tangan pemerintah, ia meyakini pengelolaan kawasan wisata akan berjalan semakin baik. Terlebih, TMII didukung banyak kementerian/lembaga serta badan usaha milik negara sehingga kolaborasi bisa berjalan secara lebih maksimal.
TMII dibangun di Jakarta Timur di atas lahan seluas 1,47 juta hektare. Berdasarkan taksiran yang dilakukan pada 2018, valuasi TMII ditetapkan sebesar Rp20 triliun. Pratikno meyakini, nilai tersebut kini sudah meningkat lebih besar lagi. (Pra/OL-09)
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Kebaya Ibu Tien akan ditampilkan dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari mengatakan isu ditambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.
Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved