Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DPR menilai wajar keraguan publik terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) pengganti Terawan Agus Putranto. Keraguan tersebut didasari pada latar belakang BGS yang bukan berprofesi sebagai dokter.
"Keraguan itu berasalan. BGS bukan dari kalangan kesehatan seperti Menkes sebelumnya," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (23/11).
Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap BGS mampu menangani persoalan kesehatan. Terutama menangani wabah covid-19 yang merupakan tantangan terberat bagi seorang Menkes saat ini.
“Tapi banyak harapan dan ekspektasi dilekatkan di pundak BGS. Ada banyak tugas di Kemenkes perlu ditangani secara serius, dan juga persoalan covid-19,” pungkas Saleh.
Oleh karena itu, BGS harus mampu menjawab keraguan publik dengan betul-betul serius menangani pandemi covid-19 di sisi kesehatan. Pengalaman keorganisasian dan managerial BGS di bidang BUMN diyakni dapat menunjang penanganan covid-19.
“Bagi saya, pak Terawan itu sudah lumayan bagus, namun beliau tetap diganti. Kita semua berasumsi bahwa pak BGS pasti lebih bagus, itu tantangan yang harus dibuktikan oleh BGS,” katanya. (OL-13)
Baca Juga: Menkes Baru Harus Berani Naikan Iuran BPJS
Baca Juga: IDI Tidak Permasalahkan Menkes Baru Bukan Dokter
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Bank Sumsel Babel terus menunjukkan kinerja positif pada akhir triwulan ke-2 tahun 2024.
Pemberian penghargaan merupakan bagian dari memeriahkan Hari Jadi Cianjur ke-347.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berjalan meskipun mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terlibat dalam kasus asusila
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved