Kemenhub Tegaskan Aturan Pesepeda bukan Aturan Asal-Asalan

DIRJEN Perhubungan Darat (Irjen Pol) Budi Setyadi menyebut Permenhub Nomor 59 tentang Keselamatan Pesepeda sebagai peraturan yang telah dikaji secara komprehensif dan melibatkan pakar.

“Kehadiran peraturan ini bukan tiba-tiba. Kami sudah melibatkan beragam stakeholder dan berbasis data,” tegas Budi secara virtual dalam acara Ngobrol di Kedai Teras Gusha, Cipondoh, Kota Tangerang,” Senin (28/9).

Salah satu data yang mencengangkan, sebut Budi, adalah jumlah kecelakaan yang mengakibatkan kematian di kalangan para pesepeda.

Baca juga: Paradigma Kependudukan Bantu Manfaatkan Bonus Demografi RI

“Ini jika dibiarkan akan semakin mengkhawatirkan. Kita jelas perlu regulasi untuk keselamatan publik. Karena pengguna sepeda hari ini sudah bukan menjadi life style tapi kebutuhan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Budi kembali menegaskan Permen yang ditandatangani Menteri Perhububungan Budi Karya Sumadi itu dimaksudkan sebagai pelindung, tidak hanya bagi pengguna sepeda, tapi juga pengguna jalan lainnya.

“Peraturan ini harus dilihat secara komprehensif. Jangan salah tafsir dulu. Kehadiran peraturan ini untuk keselamatan pengguna sepeda dan pengguna jalan lainnya,” kata Budi.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah komunitas pesepeda itu, Budi memaparkan tingginya kecelakaan pengguna sepeda.

“Kita tidak menghendaki sepeda sebagai salah satu olahraga yang tengah digandrungi masyarakat justru membahayakan nyawa diri dan orang lain,” tandasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V FPKB DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz mengaku Permenhub tersebut sangat positif.

“Kita kan bicara pengguna sepeda yang semakin banyak, bukan satu dua orang. Memang sudah perlu adanya peraturan yang mengatur, apalagi demi keselamatan. Permen ini sudah pas momennya, ” ungkap legislator perempuan PKB.

Percepatan fasilitas bagi pengguna sepeda kata Neng Eem juga harus segera dilakukan.

“Misalkan adanya lahan parkir yang aman dari pencurian. Saya kira kekhawatiran pengguna sepeda kan soal keamanan sepeda mereka,” tegas Neng Eem.

Lain halnya dengan Pengamat Kebijakan Publik, Miftahul Adib. Selain memastikan adanya hak bagi pengguna sepeda dan memunculkan ketertiban dan keselamatan, juga harus didorong sepeda sebagai alat transportasi ramah lingkungan.

“Ini momentum revolusi bersepeda. Artinya, pemangku kepentingan harus aware, bahwa masyarakat semakin gemar bersepeda bukan sekedar sebagai gaya hidup tapi bisa didorong menjadi alat trasportasi ramah lingkungan di tengah pemerintah ribut soal subsidi BBM,” ujar Adib.

Acara yang baru digelar perdana kalinya di Kedai Teras Gusha ini juga menghadirkan Goweser Bang Hari serta pengusaha bengkel sepeda Harno di bilangan Cipondoh.

“Kalau bisa Peraturan jangan ribet-ribet dan mengurangi semangat menggowes,” pinta Hari. (OL-1)