Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) banyak anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kekerasan psikis.
"Banyak kekerasan psikologis yakni dimarahi dan dibentak orang tua," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT Tory Ata kepada mediaindonesia.com di Kupang, Minggu (27/9).
Tory mengatakan, LPA menemukan lima kasus psikis terdiri dari empat kasus yang terjadi pada siswa sekolah dasar (SD) dan satu kasus terjadi pada siswa SMP. Namun, hasil temuan itu hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan psikis dan fisik yang terjadi selama PJJ. "Lima kasus ini yang sempat diungkapkan, tetapi kebanyaka didiamkan," tambahnya.
Sejumlah temuan lain ialah anak-anak bosan belajar di rumah dan merindukan teman, namun mereka merasa tidak aman karena takut tertular covid-19.
Selain itu, ada orang tua yang ternyata tidak mendampingi anak-anaknya saat belajar daring, anak kurang memahami mata pelajaran secara baik, diminta kerja dan cari sumber belajar sendiri, serta banyak pekerjaan rumah (PR), setiap guru mata pelajaran memberi PR pada waktu bersamaan, namun penjelasan kurang tuntas
Namun metode PJJ juga berdampak positif antara lain anak-anak lebih banyak waktu berada di rumah, tidak terburu-buru dan lebih banyak berkreasi.
Terkait persoalan tersebut, Tory berharap pemerintah perlu meningkatkan akses atau kesempatan dapatkan fasilitas pendukung belajar dari rumah yakni paket data internet (jaringan internet), penyediaan buku teks, alat kegiatan rekreasional seperti buku gambar atau seni untuk tanpa jaringan internet.
"Hal ini penting karena banyak keluhan dari anak bahwa paket internet secara gratis kepada siswa kurang efektif dan sering macet," katanya.
Dia juga berharap pemerintah perlu meningkatkan kapasitas guru terutama mengenai metode PJJ, menyusun pedoman belajar dari rumah yang kontekstual, dan tatanan kehidupan normal baru, antara lain protokol perlindungan terhadap anak sekolah, guru dan staf.
Selain itu, tambahnya, perlu diskusi dan penguatan juga kepada orang tua agar bisa dampingi anak di rumah ketika belajar dan harus ramah anak. (OL-13)
Baca Juga: Perlunya Kesiapan Pemerintah, Agar PJJ tak Bebani Masyarakat
Kemendikdasmen tahun ini memperluas implementasi PJJ jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi.
Kemendikdasmen luncurkan PJJ jenjang menengah untuk tekan angka ATS usia 16-18 tahun. Simak kesiapan sekolah induk di Malaysia, Ternate, dan Padalarang.
Saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved