Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNIVERSITAS Pertahanan (Unhan) mengirim 242 kadet, sebutan untuk mahasiswa baru strata satu (S-1), ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk melaksanakan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil).
Ke-242 kadet yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia itu merupakan mahasiswa yang baru lolos seleksi dari Fakultas Kedokteran Militer Program Studi (Prodi) Pendidikan Kedokteran, Ilmu Farmasi, Fakultas MIPA Militer Prodi Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, serta Fakultas Teknik Militer Prodi Teknik Informatika, Teknik Konstruksi Bangunan Militer, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin.
Di Akmil, para kadet akan mengikuti pendidikan selama sebulan penuh, mulai 20 Juli hingga 23 Agustus mendatang.
Prosesi pemberangkatan dilakukan di Kampus Bela Negara Unhan di Kompleks IPSC, Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor, kemarin.
Pelepasan kadet dipimpin Ketua Tim Diksarmil Warek III Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan Unhan Mayjen TNI Dr Hipdizah. Dalam sambutan Rektor Unhan yang dibacakan Warek III Unhan, para kadet dikatakan sebagai aset bangsa yang tak ternilai karena ada semangat selalu menyala untuk membangun bangsa dan NKRI. (DD/H-1)
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved