Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan tim satgas di lapangan tetap bekerja keras mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juni-Juli, terutama pada wilayah Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
"Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran covid-19 Corona, namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan," kata Siti Nurbaya di Jakarta, Jumat (24/4).
Baca juga: Perbaiki Tata Kelola Hutan, Menteri LHK Keluarkan SK
Secara khusus Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim lapangan, terutama pada anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG, unsur Pemda lainnya, swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terus menerus masih tetap bekerja di tengah situasi pandemi.
Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran virus korona atau covid-19 secara door to door (ke rumah warga).
"Saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan tim. Saya terus mengikuti laporan dari lapangan ini setiap hari," sebut Siti.
Sementara untuk mengantisipasi ancaman karhutla di musim kemarau, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat satgas Nasional, Menteri LHK langsung memimpin rapat antisipasi karhutla 2020 secara virtual, sehari sebelumnya.
Rapat dihadiri Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan jajaran eselon I dan II lintas instansi terkait.
"Untuk Karhutla kita tidak bisa menunggu, harus dari sekarang upaya antisipasi seperti TMC (Tekhnologi Modifikasi Cuaca) dilakukan. Kita sudah menyurati para Kepala Daerah di awal Maret, dan meminta semua pihak termasuk swasta dan pemangku kawasan untuk waspada karhutla," terangnya. (X-15)
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Festival LIKE pertama di 2023 lebih menekankan pada strategi FOLU Net Sink 2030 dan perhutanan sosial, maka tahun ini Festival LIKE 2 akan menekankan pada teknologi ramah iklim.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bezos Earth Fund (BEF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandakan kemitraan penting antara kedua belah pihak.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Pengukuran deforestasi di Indonesia perlu menggunakan metode yang tepat
Izin ormas diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved