Jaga Mutu, KLHK Siapkan Standar Produk Daur Ulang

EKOSISTEM ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Indonesia terus berkembang melalui tersedianya produk-produk daur ulang. Untuk menjaga keamanan dan kualitas mutu produk, sejumlah standar pun disiapkan dengan merujuk standar internasional.

Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan (Pustanlinghut) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardojo, menegaskan hal itu saat Media Briefing bertema Dukungan standardisasi untuk peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Jakarta, kemarin.

"Dengan standar tersebut, KLHK menyambut inisiatif dan inovasi produk, teknologi dan layanan dari pihak bisnis dan masyarakat/komunitas yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah," ujarnya.

Dirilisnya standar produk daur ulang itu juga merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Ia mencontohkan Standar Nasional Indonesia (SNI) kriteria Ekolabel produk yang mengandung material daur ulang atau skema Ekolabel tipe 1 dan tipe 2.

Untuk tipe 1 meliputi standar mengenai tas belanja plastik berbahan daur ulang, antara lain kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna (kertas fotokopi), kertas tisu untuk kebersihan, kertas kemas, furnitur, dan kaca lembaran. Di dalam kriteria Ekolabel tersebut, ditetapkan kriteria, ambang batas, metode uji atau verifikasi kandungan material daur ulang yang digunakan.

Sementara itu, pada tipe 2, Pustanlinghut mengembangkan skema Swadeklarasi yang diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga. Dalam skema ini, produk yang sudah memenuhi kesesuaian terhadap SNI maupun yang memenuhi klaim berbahan daur ulang, antara lain ialah produk tas belanja plastik minimal 80% bahan daur ulang, kemasan detergen, AMDK, kertas fotokopi, serta kertas kemas dengan 100% serat daur ulang.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, mengatakan upaya penguatan pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020.

Ia berharap produsen dapat lebih berperan dan bertanggung jawab untuk ikut mengurangi sampahnya sebesar 30% dalam 10 tahun ke depan. Untuk alasan itu juga pihaknya memandang perlu adanya pemberian insentif fiskal untuk produk daur ulang. (Fer/H-2)