Kemendes Tampik Adanya Desa Fiktif

MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait adanya desa fiktif atau desa siluman. Abdul memastikan tidak ada desa tanpa penduduk yang menerima bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

"Dari perspektif data yang ada di Kementerian Desa tidak ada satupun desa yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desanya tidak digunakan untuk membangun. Itu tidak ada dalam perspektif Kementerian Desa," papar Abdul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Baca juga: Kemendagri Sisir Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Abdul melanjutkan, Kemendes terus memantau penggunaan dana desa yang sudah dicairkan dan disalurkan. Termin pertama sebesar 20% dikatakan Abdul mayoritas digunakan untuk keperluan pembangunan desa. Untuk dapat melakukan pencairan termin ke-2 Abdul menjelaskan bahwa setiap desa harus menyelesaikan laporan akhir tahun terlebih dahulu.

"Baru terbit cair termin yang kedua dari sisi itu tidak ada satupun desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan," paparnya.

Terkait rencana Kementerian Keuangan yang akan membekukan dana desa sebagai imbas tudingan desa fiktif tersebut, Abdul menyatakkan pihaknya akan mengklarifikasi langsung kepada Sri Mulyani.

"Saya klarifikasi dulu. Saya belum bisa komentar karena belum mendengar Bu Menteri bilang begitu," ujar dia.

Dugaan adanya desa siluman disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama antara Komisi Keuangan DPR, Senin pekan lalu. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengungkapan bahwa ada laporan terkait desa fiktif tersebut. Dia mengatakan desa tersebut mendapat jatah dana desa, namun nyatanya tidak berpenduduk. (Uta/A-3)