Perlu Satu Visi Selamatkan Paru-Paru Dunia

PENEGAKAN hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan diterapkan lebih tegas. Pasalnya, karhutla berdampak pada banyak aspek, seperti terganggunya kesehatan masyarakat akibat bencana kabut asap, gangguan terhadap perekomomian di antaranya sektor penerbangan, juga menimbulkan masalah asap lintas negara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong agar gugatan terhadap kasus karhutla tak hanya dilakukan mereka. Pemerintah daerah juga diminta turut menggunakan kewenangan dalam pemberian izin untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam FGD Menyelamatkan Paru-Paru Dunia di Kantor Media Group, Jakarta, Kamis (26/9).

Rasio menyebutkan bahwa pemerintah daerah punya kewenangan sangat kuat selain pemerintah pusat dalam mencabut izin. Pemda, kata Rasio, juga bisa membuat gugatan perdata sehingga gugatan tidak hanya bisa dilakukan KLHK.

Selain itu, pihaknya mendorong Kementerian Pertanian melakukan hal sama. Sejak 1997, imbuhnya, pemerintah mulai membuat banyak aturan pelarangan berkaitan dengan pembakaran hutan. Sanksi untuk para pembakar hutan diatur dalam UU No 32/2019 tentang Lingkungan Hidup, UU No 39/2014 tentang Perkebunan, dan UU No 41/1999 tentang Kehutanan. “Sayangnya karhutla tidak pernah dilihat terjadi di sektor perkebunan, selalu KLHK yang disorot punya kewenangan,” cetusnya.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono sepen-dapat dengan penerapan hukuman berat terhadap korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menuturkan pihaknya tidak main-main dalam mengadili kasus kejahatan lingkungan. “MA sudah beberapa kali memenangkan gugatan kasus karhutla yang diajukan KLHK terhadap korporasi.” (Ind/Aiw/X-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron